BBPOM Samarinda Kawal Makan Bergizi Gratis, dari Dapur hingga Distribusi

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) kini mendapat pengawalan ketat di sektor keamanan pangan. 

Meski, kewenangan utama program ini berada di tangan Badan Gizi Nasional (BGN), Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Samarinda menyatakan kesiapan jika diminta berkolaborasi untuk memastikan makanan yang disajikan aman dan bermutu.

Demikian disampaikan oleh Kepala Perwakilan BBPOM Samarinda, Agung Kurniawan, S.T kepada TribunKaltim.co pada Selasa (30/9/2025) via press rilis yang dikirim. 

Kata Agung Kurniawan, pihaknya berkomitmen untuk tidak tinggal diam, meskipun secara regulasi, pengawasan kelayakan dapur hingga distribusi MBG merupakan tugas utama BGN.

Baca juga: Gubernur Rudy Masud Pastikan Kaltim Aman, MBG Tetap Jalan dan Berkualitas

"Kewenangan BBPOM memang mengawasi obat dan makanan, terkhusus pangan olahan terkemas. Sementara MBG adalah tupoksi utama BGN, mulai dari kelayakan dapur hingga distribusi. Namun, BPOM siap mengawal MBG dan melaksanakan pengujian jika diminta BGN atau dinas kesehatan, serta berkoordinasi erat dengan mereka," kata Kepala Perwakilan BBPOM Samarinda, Agung Kurniawan.

Agung Kurniawan juga mengungkapkan bahwa BBPOM Samarinda siap untuk mengawal keamanan pangan program ini, mulai dari awal proses hingga makanan sampai di tangan penerima manfaat.

“Dari pusat (BPOM) berkomitmen mengawal keamanan pangan MBG mulai dari hulu hingga hilir. Mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi, semuanya harus memenuhi standar keamanan dan mutu,” tegas Agung Kurniawan.

Pengawalan ini tidak hanya bersifat pemeriksaan mendadak, BBPOM juga fokus pada upaya pencegahan dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan.

Melakukan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam produksi makanan MBG, sertifikasi sarana produksi seperti memberikan sertifikasi pada sarana atau dapur produksi untuk memastikan kualitas tetap terjaga sesuai standar.

Baca juga: Pangdam VI/Mulawarman Dukung Penuh Program MBG di Kaltim dan Kaltara

Menyadari besarnya risiko dan cakupan program, BPOM turut memperkuat mekanisme pengawasan bersama pemerintah daerah. 

Langkah ini diambil untuk memberikan reaksi cepat dan tindak lanjut yang tepat terhadap potensi masalah.

“Instruksi BPOM sampai ke kami, tentu bersama pemerintah daerah juga akan memperkuat mekanisme pengawasan serta tindak lanjut terhadap setiap potensi kasus keracunan makanan,” tandas Agung Kurniawan. (*)