POPULER KALTIM: Ramai Stiker Tulisan Keluarga Miskin di Samarinda, Festival Pemuda Kreatif Kutim

Ada yang memang rumahnya ngontrak, tapi punya banyak motor, punya televisi, punya wifi dan lain sebagainya.

Ada yang setiap tahun bisa pulang kampung dan mereka di sana punya rumah, punya mobil, punya sawah.

"Tapi di sini terdata sebagai warga miskin. Ini kan juga jadi bahan pertanyaan,” tambahnya.

Politisi perempuan tersebut menilai, akar persoalan sebenarnya terletak pada ketidakakuratan data kemiskinan yang belum pernah diperbarui secara komprehensif.

“Ini nanti wajib kita atensikan, karena pendataan itu memang belum pernah dapat pendataan akurat.

Bahkan dari BPS sendiri pun datanya bisa tidak akurat,” katanya.

Meski demikian, Puji menyatakan dukungan terhadap kebijakan penempelan stiker sebagai salah satu bentuk transparansi publik, asalkan disertai klasifikasi kemiskinan yang jelas.

Menurutnya, perlu ada kejelasan mengenai kategori penerima bansos berdasarkan desil kemiskinan agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran.

“Sekarang kan kemiskinan ada desil 1 sampai 9 desil. Nanti yang dapat itu desil berapa, itu kan yang harus dibicarakan.

Kebijakan-kebijakan ini kan supaya bansos ini tepat sasaran, dan berdaya guna di masyarakat,” ucapnya.

Namun di sisi lain, ia memahami alasan sebagian warga yang menolak penempelan stiker karena rasa malu atau stigma sosial yang melekat.

Puji menilai, sikap tersebut menunjukkan adanya mentalitas malu yang mendorong sejumlah warga memilih mengundurkan diri sebagai penerima bantuan sosial. 

Menurutnya, jika hal itu terjadi, ia memandang kondisi itu sebagai hal positif karena menunjukkan kemandirian masyarakat, sesuai dengan harapan agar warga tidak selalu bergantung pada bantuan pemerintah.

“Jadi kan Samarinda tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran untuk membayar BPJS kesehatannya, mungkin bantuan sosial, baik itu beras dan lain sebagainya. Kan bagus, berarti mereka lebih mandiri, itu yang kami harapkan,” ungkapnya.

Puji juga menilai fenomena tersebut sebagai momentum bagi pemerintah daerah untuk memperbarui data penerima bansos serta mendeteksi warga miskin yang selama ini belum tersentuh bantuan dan belum terdata secara akurat.