Fraksi PAN DPRD Mahulu Soroti Penurunan Pendapatan Daerah Dalam RAPBD Mahakam Ulu 2026

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui juru bicaranya, Subhan Noor, menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Mahakam Ulu.

Setelah melakukan pengamatan dan analisis terhadap dokumen RAPBD 2026, Fraksi PAN mencatat bahwa total proyeksi anggaran tahun 2026 sebesar Rp1,596 triliun, menurun signifikan dibandingkan APBD tahun 2025 sebesar Rp2,357 triliun, atau terjadi kekurangan sekitar Rp790 miliar.

Baca juga: 8 Ranperda di Mahulu Tahun 2025 Dinilai Layak untuk Ditetapkan Jadi Peraturan Daerah

Penurunan terbesar, disebutkan, terjadi pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah, di mana tahun 2026 ditargetkan hanya Rp1,007 triliun, sedangkan tahun sebelumnya mencapai Rp1,774 triliun, atau mengalami penurunan sekitar Rp766 miliar.

Fraksi PAN menilai, penurunan ini akan berdampak besar terhadap kemampuan keuangan daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.

“Kami memahami dampak dari penurunan pendapatan transfer ini, dan berharap pemerintah dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi kondisi tersebut,” ujarnya, Selasa (11/11/2025)

Selain itu, ditekankan juga akan pentingnya pengelolaan APBD yang optimal dan efisien, mengingat pada tahun 2026 akan ada tambahan belanja gaji untuk pegawai P3K penuh waktu dari dua OPD baru yang belum dianggarkan dalam RAPBD 2026.

Lebih lanjut, Fraksi PAN juga mendorong agar pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat berupaya maksimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), antara lain dengan memperluas basis pajak, memperbaiki sistem retribusi, dan meningkatkan pendapatan bukan pajak.

“Fraksi PAN berharap rancangan APBD 2026 ini mampu menciptakan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat fasilitas pelayanan dasar yang bermanfaat bagi publik,” tambahnya.

Dengan sejumlah masukan tersebut, Fraksi PAN berharap pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi keuangan daerah agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan meski menghadapi tantangan penurunan pendapatan di tahun 2026. (*)