Balikpapan Genjot SPPG untuk Program MBG, Hadapi Kendala Logistik dan Inflasi

Ringkasan Berita:

• Pembangunan SPPG di Balikpapan masih terbatas, baru 10 dari 65 potensi dapur MBG yang aktif.
• Tantangan utama program MBG mencakup logistik, rantai pasok pangan, dan minimnya tenaga ahli gizi, yang baru terpenuhi 17 persen.
• Usulan sistem digital terintegrasi dinilai penting untuk memantau pengolahan dan distribusi makanan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN -  Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Balikpapan, Kalimantan Timur tak selalu mulus.

Masih ada kendala yang dihadapi dalam program MBG ini.

Pemerintah Kota Balikpapan bersama sejumlah pemangku kepentingan terus memperkuat pelaksanaan program MBG melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Baca juga: Realisasi Program MBG di Balikpapan, Pembangunan SPPG Dipastikan Tersebar di Wilayah 3T

Program ini menjadi bagian penting dalam pemenuhan gizi anak sekolah, namun masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan.

Kepala Regional SPPI Kaltim, Binti Maulina Putri, menjelaskan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) berperan aktif mendampingi calon mitra SPPG melalui Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

Pendampingan ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan dapur MBG di Balikpapan.

“Inilah kenapa dari regional memasang strategi untuk menugaskan SPPI mendampingi calon SPPG yang sudah berproses di portal mitra,” ujar Binti.

Saat ini, Balikpapan baru memiliki 10 SPPG aktif dari 65 yang berpotensi dibangun.

Binti menekankan pentingnya memperluas jangkauan, termasuk ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Baca juga: BGN: Dapur MBG Samarinda Lampaui Standar, Jadi Sentra Pelatihan Chef

Usulan Sistem Digital Terintegrasi

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Balikpapan, Bangun Cahyo Utama, mengusulkan penerapan sistem digital terintegrasi untuk memantau aktivitas SPPG.

Sistem ini dinilai penting untuk menjamin kualitas dan higienitas makanan, terutama dengan target 65 SPPG yang jauh melampaui jumlah aktif saat ini.

“Agar memudahkan pemantauan, mulai dari proses pengolahan menu makanan, hingga pendistribusian kepada penerima manfaat di sekolah,” ujar Bangun.

Melalui sistem ini, pemerintah dapat memantau waktu pengiriman makanan hingga sampai ke siswa, sehingga kualitas tetap terjaga.

Baca juga: Hari Pertama MBG di SDN 002 Samarinda Kota Menu Dikoreksi Wali Kota, Pendataan Alergi Jadi Prioritas

Harga Rp12 Ribu Tidak Ideal di Balikpapan

Pemerintah Kota Balikpapan menggelar Forum Group Discussion (FGD) Sinergitas Lintas Sektor Dalam Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Rapat penting ini diadakan di Auditorium Balai Kota Balikpapan pada Selasa (11/11/2025), dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin, bersama sejumlah jajarannya.

FGD ini bertujuan membedah dan menyoroti sejumlah tantangan kompleks dalam pelaksanaan Program MBG yang dicanangkan pemerintah pusat di daerah.

Sekda Muhaimin menyebut, pelaksanaan program ini tidak sesederhana yang dibayangkan.

Mulai dari proses memasak, penyajian, hingga pengantaran makanan ke sekolah memerlukan pengawasan ketat dan manajemen risiko tinggi.

“Masalahnya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Dari proses memasak hingga pengiriman perlu dijaga agar tidak basi dan tetap aman,” ujarnya.

Menurut Muhaimin, salah satu persoalan utama adalah pemenuhan syarat administrasi bagi penyedia SPBG (Sentra Penyedia Makan Bergizi Gratis).

Banyak pelaku usaha yang berminat berpartisipasi, namun terkendala karena belum memiliki tenaga ahli gizi maupun sarjana kesehatan lingkungan, sebagaimana dipersyaratkan.

“Saat ini baru sekitar 17 persen yang memenuhi kriteria. Harapannya tahun depan bisa meningkat minimal 50 persen,” katanya.

Selain itu, rantai pasok pangan di Balikpapan juga menjadi tantangan tersendiri karena sebagian besar bahan pangan seperti telur, daging, sayur, dan ayam masih didatangkan dari luar daerah.

Kondisi ini membuat harga bahan baku relatif mahal dan berpotensi menimbulkan fluktuasi harga.

“Kalau target 50 persen terpenuhi, otomatis kebutuhan pangan meningkat. Ini bisa memicu kenaikan harga dan bahkan inflasi,” jelasnya.

Muhaimin juga menilai harga standar Rp12.000 per porsi yang ditetapkan pemerintah pusat perlu disesuaikan dengan kondisi geografis dan ekonomi daerah.

“Harga itu mungkin cocok di Jawa, tapi di Balikpapan, di mana hampir semua bahan pangan diimpor, tentu perlu penyesuaian,” tegasnya.

Untuk mengantisipasi lonjakan harga, Pemkot akan mengoptimalkan kerja Satgas Pangan Kota Balikpapan guna menjaga stabilitas harga bahan pokok, terutama yang digunakan dalam program MBG.

Program ini masih membutuhkan banyak pembenahan, namun tetap harus terus didorong karena menjadi bagian penting dari pemenuhan gizi anak-anak sekolah di Balikpapan. (*)