4 Tuntutan Masyarakat Adat Paser yang Tolak Perpanjangan HGU PTPN IV dan Sikap Perusahaan

Ringkasan Berita:

• Konflik agraria antara masyarakat adat Paser dengan PTPN IV Regional V ini bermula dari penolakan perpanjangan Hak Guna Usaha
• Masyarakat adat Paser meminta agar lahan dikembalikan untuk masyarakat agar dapat digunakan secara bersama-sama
• Masyarakat adat di 4 Desa di Paser menolak perpanjangan HGU PTPN IV Regional V di wilayah mereka
• Pihak PTPN IV Regional V siap dialog dengan masyarakat

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Konflik agraria antara masyarakat adat Paser dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Regional V yang beroperasi di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih berlanjut.

Senin (10/11/2025) DPRD Kaltim menggelar rapat dengar pendapat terkait dengan penolakan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN IV Regional V oleh masyarakat adat Paser, Awa Kain Nakek Bolum.

Konflik agraria antara masyarakat adat Paser, Awa Kain Naket Bolum dengan PTPN IV Regional V (dulu PTPN VI) ini sudah berlangsung lebih dari empat dekade.

Menurut perwakilan masyarakat adat Paser, Sahrul M, masyarakat di empat desa Desa Lombok, Desa Pait, Desa Sawit Jaya, dan Desa Pasir Mayang, Kabupaten Paser hidup dalam bayang-bayang konflik agraria akibat penguasaan lahan oleh PTPN IV Regional 5 (dulu PTPN VI).

Baca juga: DPRD Paser Minta BPN dan PTPN Terbuka soal Penerbitan Sertifikat Lahan Petani Plasma

Luas lahan dari keempat desa tersebut mencapai sekitar 2.000 hektare yang kini terus diperjuangkan agar jatuh kembali ke tangan masyarakat adat.

Sahrul menjelaskan, proses pengambilan lahan pada masa lalu dilakukan dengan cara yang penuh intimidasi.

"Proses pengambilan (lahan) saat itu, itu di tahun 1982, itu di jaman Orde Baru.

PTPN saat itu dikawal oleh aparat keamanan dalam hal ini, tentara berseragam dengan membawa senjata laras panjang untuk menakuti orang-orang tua kami yang pada saat itu menolak atas pembukaan lahan itu," ucap Sahrul.

Penolakan ini bukanlah hal baru.

Masyarakat adat Paser telah lama memperjuangkan hak atas tanah mereka yang dirampas sejak awal berdirinya perkebunan tersebut.

Sahrul menambahkan proses perpanjangan HGU PT PTPN IV diyakini dilakukan dengan cara manipulatif, intimidatif, dan tidak transparan, sehingga masyarakat terpaksa melepas lahan mereka tanpa keadilan yang sesungguhnya.

Setelah HGU PT PTPN IV berakhir pada Desember 2023, perusahaan tersebut saat ini tengah mengurus perpanjangan izin.

Masyarakat adat Paser, termasuk para tokoh adat, dengan tegas menolak perpanjangan tersebut.

Sebelumnya, mereka juga telah melakukan ritual adat dan membuat pondok serta membentangkan spanduk di atas kawasan tersebut.