Modernisasi Damkar, DPRD Balikpapan Usul Pengadaan Skylift per Kecamatan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri, menyoroti minimnya armada damkar modern di tengah pesatnya pembangunan gedung bertingkat di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Kondisi ini menciptakan celah berbahaya dalam sistem proteksi kebakaran kota.

"Kami melihat pembangunan gedung tinggi terus meningkat, namun peralatan darurat tidak ikut berkembang, terutama mobil Skylift yang jumlahnya masih sangat minim," papar Yusri. 

Berbagai insiden kebakaran yang pernah terjadi menjadi pengingat keras bagi Kota Balikpapan.

Ketiadaan peralatan modern seperti Skylift membuat pemadaman dan evakuasi di lantai tinggi berjalan lambat.

Baca juga: Suasana Sempat Mencekam! 7 Fakta Kebakaran di Balikpapan Hari Ini 2025, Ruko dan Rumah Warga Hangus

Yusri menegaskan bahwa kehadiran teknologi pemadam canggih bukan sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan mendesak. 

Skylift memungkinkan pemadaman dan evakuasi di lantai atas, fungsi yang tidak bisa dilakukan peralatan konvensional.

"Setiap detik krusial. Tanpa peralatan memadai, kita berisiko hanya bisa melihat korban dan kerugian tanpa bisa berbuat banyak," ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Menjawab tantangan ini, Yusri mengajukan konsep distribusi armada Skylift hingga ke tingkat kecamatan.

Ia mengusulkan agar setiap kecamatan di Balikpapan memiliki minimal satu unit mobil pemadam berteknologi tinggi ini melalui skema pengadaan bertahap.

Meski biayanya besar, Yusri optimis pengadaan Skylift bisa terealisasi melalui perencanaan anggaran jangka menengah.

Baca juga: Dua Lansia Pensiunan Guru Tewas Terjebak dalam Kebakaran di Balikpapan Selatan

"Ini bukan soal kemampuan, tapi prioritas keselamatan. Pemerintah perlu segera menyusun peta jalan proteksi kebakaran untuk gedung-gedung tinggi," tegasnya.

Selain menuntut komitmen pemerintah, Yusri juga menyoroti tanggung jawab sektor swasta dalam membangun sistem keselamatan yang independen.

Ia menekankan bahwa para pengembang dan pengelola gedung tidak boleh bergantung sepenuhnya pada respons pemerintah.

Setiap bangunan bertingkat, menurutnya, wajib dilengkapi sistem proteksi kebakaran internal yang komprehensif.