Dampak Pemangkasan DBH, DPRD Berau Desak Pemkab Efisiensi, Program Rakyat Wajib Aman

Ringkasan Berita:

• Pemkab Berau harus segera melakukan efisiensi anggaran menyusul rencana pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) di tahun 2026.
• Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, meminta Pemkab agar tidak mengorbankan program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Bumi Batiwakkal.
• DPRD Berau mendesak adanya kerja sama yang lebih solid antara eksekutif dan legislatif untuk mengelola anggaran yang terbatas ini.

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dihadapkan pada tantangan fiskal yang serius menyusul adanya pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang direncanakan oleh pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2026 mendatang. 

Merespons situasi ini, Pemkab Berau harus segera melakukan penyesuaian anggaran melalui mekanisme efisiensi yang ketat dan terarah.

Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menyatakan bahwa efisiensi adalah langkah yang memang perlu dan harus dilakukan, terlepas dari pemangkasan TKD, demi mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah secara berkelanjutan.

Namun, politisi PKS ini memberikan catatan tegas. Pemkab Berau wajib memastikan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap berjalan dan tidak menjadi korban dari kebijakan pemangkasan tersebut.

“Pemangkasan TKD ini memang pasti memberikan dampak. Ini jadi PR besar buat kita, tapi jangan sampai yang dikorbankan itu program yang berdampak pada masyarakat,” katanya kepada Tribunkaltim.co, Rabu (12/11/2025).

Baca juga: DBH Terpangkas, DPRD Balikpapan Tekankan Pendidikan dan Kesehatan Tetap Jadi Prioritas Utama

Politisi PKS ini memahami, kebijakan pemerintah pusat pasti menimbulkan dampak.

Akan tetapi, kondisi ini tidak boleh menjadi hambatan atau alasan bagi Pemkab untuk mengabaikan program yang sudah disiapkan, khususnya yang menyangkut kesejahteraan warga Bumi Batiwakkal.

Dia meminta agar Pemkab mengubah fokus dalam penyusunan anggaran.

“Jangan fokus pada pemangkasannya saja, tapi harus memperhatikan program mana yang bisa memberi dampak ke masyarakat,” sambungnya.

Sumadi mengingatkan, meskipun ini adalah tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran yang terbatas, program-program yang sudah direncanakan dan masuk dalam kategori prioritas harus tetap dijalankan.

Untuk melalui masa efisiensi anggaran ini, Sumadi menekankan pentingnya kerja sama lintas lembaga.

“Ke depan, ini perlu kerja sama antara eksekutif dan legislatif yang lebih solid. Kalau itu bisa diwujudkan dan terjalin dengan baik, saya yakin semua akan lebih mudah,” pungkasnya. (*)