DPRD Paser Siap Kawal Program Transmigrasi Modern Demi Pembangunan Wilayah Terpadu

Ringkasan Berita:

• DPRD dan Bupati Paser audiensi dengan Mentrans RI pencerahan pembangunan kawasan transmigrasi serta persetujuan sebagian warga . 
• Mentrans menegaskan paradigma baru transmigrasi kini fokus pada pembangunan wilayah terpadu, kesejahteraan masyarakat lokal, dan penguatan ekonomi.
• Program tidak lagi sekedar pemindahan penduduk, melainkan membangun kota baru, membuka lapangan kerja, serta mendorong investasi produktif.

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser, Hendra Wahyudi bersama Bupati Paser, Fahmi Fadli, telah melakukan audiensi dengan Menteri Transmigrasi (Mentrans) Republik Indonesia (RI), Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara.

Audiensi yang dilakukan belum lama ini, membahas langkah percepatan pembangunan kawasan transmigrasi, sekaligus menyampaikan munculnya penolakan dari sebagian masyarakat terhadap program transmigrasi di Kabupaten Paser.

Baca juga: Peringati HUT ke-75 , Satpolairud Polres Paser Wujudkan Rumah Layak Huni untuk Warga Dusun Rinda

Ketua DPRD Paser, Hendra Wahyudi, menyampaikan bahwa pertemuan dengan Mentrans RI tersebut menjadi momentum penting dalam meluruskan persepsi publik terhadap paradigma baru transmigrasi di Indonesia.

"Bupati sudah menyampaikan secara terbuka persoalan transmigrasi di Paser ke Mentrans RI, termasuk adanya penolakan di sejumlah titik. InsyaAllah, hal ini akan segera ditindaklanjuti oleh kementerian,” terang Hendra, Kamis (13/11/2025).

Menurutnya, Pemkab Paser telah berkomitmen mendukung arah kebijakan transmigrasi yang kini difokuskan sebagai instrumen pembangunan wilayah terpadu yang mendorong ekonomi masyarakat lokal.

Hal tersebut serupa dengan respon Mentrans RI, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara yang menegaskan bahwa paradigma transmigrasi saat ini sudah jauh berbeda dengan pola lama.

"Kalau bicara penolakan, kata Mentrans, mungkin karena masih terbayang pola transmigrasi lama. Sekarang konsepnya sudah berubah total. Justru rugi besar kalau Paser tidak melanjutkan program ini, karena transmigrasi mampu membangun geliat ekonomi baru," tegasnya.

Hendra menekankan bahwa, transmigrasi sekarang ini berbasis pada pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Program tersebut tidak lagi berorientasi pada pemindahan penduduk secara besar-besaran yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan agraria.

"Mentrans juga mengharapkan agar eksekutif dan legislatif di Paser, dapat memberi pemahaman yang benar kepada masyarakat. Transmigrasi hari ini bersifat transformatif membangun kota baru, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi lokal," ulasnya.

Hendra juga mengungkapkan, Mentrans menyetujui pandangan dari Bupati Paser bahwa transmigrasi sebaiknya diisi oleh mayoritas masyarakat lokal dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat.

"Transmigrasi sekarang bukan hanya membangun rumah dan permukiman, tetapi juga mengembangkan potensi ekonomi wilayah. Lahan transmigrasi diprioritaskan untuk investasi produktif dan penguatan ekonomi masyarakat," pungkasnya. (*)