Bawaslu Kaltim Fasilitasi Audit Kinerja Anggota Dewan Sekaligus Bahas RUU Pemilu

"Sudah menjadi rahasia umum politik uang berseliweran di masyarakat. Fenomena tersebut masih bisa diperdebatkan. Nah, bagaimana ke depan politik uang ini bisa direduksi," tegasnya.

Edi meluruskan bahwa tujuan utama RUU Pemilu ini bukanlah sekadar soal efisiensi atau penghematan anggaran penyelenggaraan. 

Menurutnya, tujuannya jauh lebih filosofis, yakni membangun peradaban demokrasi.

"Kita tidak bisa mengestimasi atau konversi penghematan biaya. Kita ini ingin membangun sebuah peradaban demokrasi yang lebih baik. Nilainya tidak hanya uang, tetapi kejujuran, keadilan, langsung dan bebas," jelas Edi.

Ia juga menekankan, demokrasi adalah soal integritas dan kejujuran pemilih. 

Oleh karena itu, RUU ini harus mampu mewujudkan Pemilu yang adil dengan menekan praktik culas tersebut.

Selain politik uang, Edi memaparkan beberapa isu strategis lain yang sedang ditimbang secara intensif dalam RUU tersebut.

Netralitas ASN misalnya, mempertegas aturan dan sanksi untuk memastikan Aparatur Sipil Negara tidak terlibat dalam politik praktis.

Kemudian ada Putusan MK 234/2024 yang harus di tindaklanjuti terkait memisahkan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.

Kajian E-voting turut dibahas, opsi pemilihan berbasis elektronik (internet), kata Edi, masih menghadapi tantangan berat, terutama mempertimbangkan daerah-daerah pedalaman. 

Edi menargetkan RUU ini bisa rampung dalam dua tahun ke depan agar dapat digunakan sebagai acuan pada Pemilu 2029, dan menegaskan prosesnya tidak bisa terburu-buru.

"Karena UU ini soal nasib Demokrasi Indonesia, entah 100-150 tahun ke depan," tandasnya. (*)