Bupati PPU Dorong Percepatan Perbaikan Pendidikan Lewat Program Revitalisasi 2026

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Kondisi pendidikan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), kembali menjadi sorotan dalam Rapat Koordinasi Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran 2026 yang digelar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Rakor yang menghadirkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Wakil Menteri Fajar Riza Ul Haq, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, dan Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian itu menjadi ruang bagi daerah, untuk menyampaikan kebutuhan pendidikan masing-masing.

Kesenjangan Fasilitas Masih Jadi Masalah Serius

Dalam kesempatan tersebut, Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa wilayahnya masih menghadapi sejumlah persoalan mendesak.

Baca juga: Bupati PPU Mudyat Noor Tinjau RSUD Ratu Aji Putri Botung, Pelayanan Kesehatan jadi Perhatian Serius

Meski revitalisasi dan digitalisasi pembelajaran menjadi agenda nasional pada 2026, kesiapan sekolah di PPU masih timpang.

“Beberapa sekolah di perkotaan sudah cukup siap, tetapi ada wilayah yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti jaringan internet stabil, perangkat belajar, bahkan ruang kelas yang layak,” ungkapnya Jumat (14/11/2025).

Kondisi ini membuat digitalisasi pembelajaran yang didorong pemerintah pusat, belum bisa berjalan merata.

Bukan Sekadar Renovasi Bangunan

Mudyat Noor menekankan bahwa revitalisasi tidak boleh dipahami hanya sebagai proyek renovasi fisik.

Menurutnya, peningkatan kualitas pembelajaran justru harus menjadi fokus utama.

“Kompetensi guru, metode belajar, dan media pembelajaran yang relevan juga harus diperkuat agar sesuai perkembangan teknologi,” tegasnya.

Ia menyebut, pemetaan kebutuhan setiap sekolah perlu dilakukan, mengingat tantangan antarwilayah di PPU sangat berbeda.

Pesan Menteri: Jangan Jadi Program Seremonial

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pemerintah pusat, ingin memastikan program revitalisasi 2026 berjalan tepat sasaran.

Ia mengingatkan, keberhasilan program sangat bergantung pada dukungan kepala daerah, serta keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah.

Baca juga: Bupati PPU Mudyat Noor dan AKPSI Desak Pemerintah Pusat Tuntaskan Masalah DBH Sawit

“Revitalisasi tidak hanya menyentuh bangunan fisik, tetapi juga pemerataan akses digital dan peningkatan kualitas pembelajaran di seluruh daerah,” kata Mu’ti.(*)