KONI Balikpapan Percepat Pemilihan Ketua, Nama Anggota DPRD Gasali Mencuat

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Arah kepemimpinan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Balikpapan periode 2025-2029 segera ditentukan.

Musyawarah Olahraga Kota Luar Biasa (Musorkotlub) dipastikan digelar lebih cepat dari jadwal normal, yakni pada Minggu (16/11/2025).

Keputusan percepatan itu diambil dalam Rapat Kerja Kota (Rakerkot) KONI Balikpapan yang berlangsung di Hotel Grand Tiga Mustika pada Jumat sore (14/11/2025).

Caretaker Ketua KONI Balikpapan, H. Tommy Ghozali, mengungkapkan bahwa seluruh cabang olahraga (cabor) telah sepakakt dan kompak mendorong proses pemilihan segera dituntaskan.

“Semua cabor menyetujui dan percepatan, jadi kita laksanakan minggu ini supaya segera tuntas. Mulai hari ini hingga Sabtu, sampai pukul 00.00 Wita, tim penjaringan dan penyaringan membuka pendaftaran bakal calon ketua,” ujar Tommy kepada Tribunkaltim.co usak kegiatan Rakerkot KONI di hotel Grand Tiga Mustika.

Baca juga: Gasali Berpeluang Jadi Calon Tunggal Ketua KONI Balikpapan 2026-2030

Meski waktu pendaftaran terbilang singkat, persyaratan calon ketua tergolong ketat.

Tommy menegaskan bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi calon kandidat harus pernah memimpin cabor, berstatus WNI dengan KTP Indonesia, dan yang paling krusial mendapatkan dukungan minimal 30 persen dari 62 cabor yang ada.

"Pertama dia harus sudah pernah memimpin Cabor, dan mendapatkan dukungan Cabor 30 persen. Angka 30 persen itu baku, mengikuti standar dari pusat hingga ke daerah walaupun memang tidak ada di AD/ART,"tegasnya.

Persyaratan dukungan besar tersebut membuat peta persaingan diprediksi mengerucut pada tokoh-tokoh yang memiliki jaringan kuat di kalangan cabor.

Di tengah proses penjaringan, sejumlah nama disebut-sebut siap maju. Salah satu yang mencuat adalah Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali.

Munculnya figur politik memantik diskusi soal kompatibilitas pejabat publik dengan posisi pimpinan KONI apalagi di tengah sorotan publik terhadap campur tangan politik dalam organisasi olahraga.

Namun Tommy menegaskan bahwa aturan keolahragaan dan regulasi KONI tidak melarang pejabat publik menjadi ketua organisasi.

Baca juga: Disparpora Apresiasi Gerak Cepat Tommy Ghozali Benahi KONI Balikpapan

“Berdasarkan undang-undang olahraga dan peraturan KONI itu boleh. Peraturan MD3 bukan ranah kita lagi,” jelasnya. (*)