Gaji Pekerja RDMP Balikpapan Tersendat, Abdulloh: Hak Buruh Bukan Sekadar Urusan Administratif

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA – Polemik penunggakan gaji pekerja proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang dikabarkan mandek selama berbulan-bulan memasuki babak baru.

Anggota DPRD Kalimantan Timur, Abdulloh, mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengupahan di proyek strategis nasional tersebut.

Sebagai Ketua Komisi III DPRD Kaltim yang membidangi infrastruktur dan pembangunan, Abdulloh menegaskan bahwa persoalan upah tidak boleh dipandang sebelah mata sebagai kendala administratif belaka antara kontraktor dan subkontraktor.

"Jika hak dasar pekerja sampai tersendat, artinya ada celah pengawasan yang harus segera diperbaiki," ujar Abdulloh.

Isu ini mencuat setelah sejumlah pekerja dilaporkan belum menerima haknya dari pihak subkontraktor.

Baca juga: Isu Gaji Pekerja Proyek RDMP Belum Dibayar, Disnaker Balikpapan Lakukan Mediasi

Kondisi ini kian memprihatinkan karena beberapa pekerja dikabarkan harus berutang demi menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan keluarga di kampung halaman.

Bagi politisi Golkar ini, kondisi tersebut sangat kontradiktif dengan semangat pembangunan proyek bernilai triliunan rupiah.

Ia menekankan bahwa proyek skala besar semestinya memiliki sistem pengamanan pembayaran yang ketat.

"Proyek strategis harus menjadi contoh tata kelola yang baik. Jangan sampai pekerja menjadi korban dari rantai administrasi yang panjang," tegasnya.

Sebagai bentuk fungsi pengawasan, Komisi III DPRD Kaltim membuka peluang untuk memanggil pihak-pihak terkait.

Langkah ini diambil guna meminta penjelasan resmi serta memastikan mekanisme pembayaran upah kembali berjalan sesuai ketentuan.

Abdulloh mengingatkan, meskipun RDMP sangat krusial bagi Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), keberhasilan proyek tidak hanya diukur dari progres fisik.

Baca juga: Gaji Pekerja RDMP Balikpapan Belum Dibayar Kontraktor, Terpaksa Pulang Kampung Minta Uang Istri

"Keberhasilan proyek juga diukur dari kepastian hak dan kesejahteraan tenaga kerja di dalamnya," tambah Abdulloh.

Ke depan, ia mendorong adanya skema pengawasan berlapis dan transparansi pembayaran antara kontraktor utama dengan subkontraktor.

Hal ini bertujuan agar risiko keterlambatan upah bagi buruh lapangan dapat diminimalisasi sejak dini. (*)