Pemkab Kukar Targetkan Pembayaran Utang Rp820 Miliar Sebelum Lebaran

Ringkasan Berita:

• Pemkab Kukar percepat pembayaran utang daerah Rp820 miliar jelang Lebaran.
• Koordinasi intensif dilakukan dengan Bankaltimtara, kini tahap administrasi.
• Pembayaran ditargetkan sebelum Idulfitri demi kelancaran THR pekerja.

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Utang daerah Kutai Kartanegara Rp820 miliar menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjelang Hari Raya Idulfitri 2026. 

Pemkab Kukar bergerak cepat memastikan pembayaran kewajiban tersebut dapat segera direalisasikan, dengan proses yang saat ini memasuki tahap pelengkapan administrasi.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa koordinasi dengan pihak perbankan telah dilakukan untuk memperlancar pencairan dana. Langkah ini dinilai krusial agar pembayaran kepada para rekanan dapat dilakukan tepat waktu.

Menurut Aulia, komunikasi intensif telah dilakukan bersama Bankaltimtara. Bahkan, pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Utama guna memastikan proses berjalan sesuai mekanisme.

“Kami juga membahas proses pembayaran utang daerah sebesar Rp820 miliar. Saat ini sudah dilakukan pembicaraan dengan Bankaltimtara dan pertemuan langsung dipimpin Direktur Utama. Sekarang tinggal melengkapi berkas administrasi,” ujarnya, Minggu (1/3/2026).

Baca juga: Bupati Kukar Respons Anak di Marangkayu Naik Kereta Gantung ke Sekolah, Langsung Turunkan Tim

Ia menambahkan, kelengkapan dokumen menjadi tahapan krusial sebelum dana dapat dicairkan. Oleh karena itu, jajaran pemerintah daerah saat ini fokus menuntaskan seluruh persyaratan administratif yang dibutuhkan agar tidak terjadi hambatan dalam proses pencairan.

Prioritas Sebelum Lebaran

Aulia Rahman Basri menargetkan pembayaran utang daerah tersebut dapat terealisasi sebelum Hari Raya Idulfitri. Menurutnya, langkah ini penting demi memberikan kepastian kepada para rekanan dan pelaku usaha yang bergantung pada pembayaran tersebut.

“Target kami, pembayaran ini bisa terealisasi sebelum Hari Raya. Karena kami memahami para rekanan dan pelaku usaha juga memiliki kewajiban membayarkan THR dan hak-hak karyawan mereka,” jelasnya.

Momentum menjelang Lebaran menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat kebutuhan likuiditas pelaku usaha biasanya meningkat untuk memenuhi kewajiban tunjangan hari raya (THR) dan operasional perusahaan.

Pemkab Kukar berharap percepatan pembayaran utang ini dapat menjaga roda perekonomian daerah tetap bergerak.

Baca juga: Sikap Tegas Pemkab Kukar Atasi Jalur Katrol Maut, Keselamatan Pelajar tak Bisa Ditawar

Pembayaran kepada rekanan dinilai akan berdampak langsung pada arus kas pelaku usaha, serta memberikan rasa tenang bagi pekerja yang menanti haknya.

Selain menjaga stabilitas ekonomi lokal, langkah ini juga menjadi bentuk tanggung jawab fiskal pemerintah daerah dalam menyelesaikan kewajiban secara tepat waktu dan transparan.

“Jadi kami ingin memastikan semuanya bisa terselesaikan sebelum Lebaran,” pungkasnya. (*)