DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Jangan Asal Pangkas Program

Ringkasan Berita:

• Pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat membuat anggaran Pemprov Kaltim terancam defisit hingga sekitar Rp6 triliun.
• DPRD Kaltim meminta pemerintah daerah tidak sembarangan memangkas program pembangunan.
• Program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat diminta tetap diprioritaskan dalam pembahasan anggaran.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Kondisi keuangan daerah di Bumi Etam dipastikan mengalami defisit anggaran yang cukup besar setelah keputusan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD).

Hal ini memaksa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur harus mengencangkan ikat pinggang.

Anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Sya'diah meminta pemerintah daerah tidak asal pangkas program.

Melainkan harus jeli memilih program yang benar-benar menjadi prioritas bagi masyarakat luas.

Baca juga: Pasar Batu Bara Melemah, DPRD Kaltim Dorong Transformasi Ekonomi ke Perikanan

"Kondisi ini memang berat, tapi justru harus dimanfaatkan untuk memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat," tegas legislator asal Berau ini, Minggu (8/3/2026).

Syarifatul menjelaskan bahwa rasionalisasi ulang terhadap sejumlah program pembangunan kini tidak bisa dihindari lagi. 

Pasalnya, ada pengurangan anggaran dalam jumlah yang cukup fantastis, informasi yang didapat mencapai angka Rp6 triliun.

Menurut politisi perempuan ini, pengurangan tersebut merupakan dampak dari kebijakan yang berlaku secara nasional, sehingga daerah mau tidak mau harus melakukan penyesuaian.

Baca juga: Internal DPRD Kaltim Buka Suara soal Pengadaan Mobil AKD Seharga Rp6,8 miliar

"Kita tidak bisa menghindari, karena ini kebijakan pusat. Namun, yang harus didahulukan adalah kegiatan yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak," ungkapnya.

Meski situasi keuangan daerah sedang diuji, Syarifatul menilai ini bisa menjadi momentum bagi Pemprov Kaltim untuk mengevaluasi arah pembangunan daerah. 

Ia berharap tidak ada lagi program yang bersifat ‘ujug-ujug’ atau tanpa perencanaan matang.

Program mana saja yang akan tetap berjalan dan mana yang harus parkir demi menyelamatkan stabilitas ekonomi di tengah badai efisiensi ini akan dibahas legislatif dan eksekutif.

“Pada akhirnya yang ingin kita bangun adalah kepercayaan publik. Karena anggaran ini berasal dari rakyat, maka proses pembahasannya juga harus jelas, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan,” pungkas anggota Komisi III DPRD Kaltim tersebut. (*)