Dishub Kaltim Minta Selama Aksi Demo 21 April Tak Tutup Jalan Samarinda

Ringkasan Berita:

• Dishub Kaltim minta aksi 21 April tidak menutup jalan, terutama di depan Kantor Gubernur.
• Massa diperkirakan berkumpul di DPRD Kaltim dan berpotensi bergerak ke kantor gubernur.
• Koordinasi dengan kepolisian disiapkan untuk antisipasi kemacetan dan pengalihan arus.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Timur mewanti-wanti agar aksi demonstrasi 21 April mendatang tidak sampai menutup akses jalan, khususnya di titik-titik vital Kota Samarinda.

Peringatan ini disampaikan menyusul rencana aksi besar Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim yang diperkirakan akan melibatkan ribuan massa untuk menyuarakan aspirasi terkait sejumlah kebijakan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.

Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Kaltim, Heru Santosa, mengungkapkan pihaknya masih menunggu informasi resmi terkait teknis pelaksanaan aksi di lapangan.

Dari informasi awal, massa direncanakan akan berkumpul di Kantor DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar, Sungai Kunjang, dengan kemungkinan bergerak menuju Kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada.

Baca juga: Aliansi Perjuangan Kaltim Pastikan Aksi 21 April Kantongi Izin dan Siap Duduki 2 Titik Vital

"Belum (informasi resmi), jadi kalau dapat info cuma kumpulnya di kantor DPRD, tapi apakah akan menuju kantor Gubernur belum tau," ujarnya, Jumat (17/4/2026).

Heru menyebut, hingga kini Dishub Kaltim belum mengantongi kepastian terkait waktu pelaksanaan maupun jumlah massa yang akan turun.

Karena itu, koordinasi dengan pihak kepolisian akan segera dilakukan untuk memastikan langkah antisipasi lalu lintas dapat disiapkan secara optimal.

Ia menegaskan, Dishub Kaltim akan berupaya agar tidak terjadi penutupan jalan secara total, terutama di depan Kantor Gubernur Kaltim yang merupakan jalur utama aktivitas masyarakat.

Baca juga: 75 Organisasi di Kaltim Siap Turun Jalan 21 April, Galang Donasi dari Singkong hingga Uang Seribuan

"Ya intinya kita upayakan tidak ada nutup jalan, poinnya kan gitu. Jadi contoh jalan depan gubernur itu sudah dua jalur, kalau satu terpakai ya satu tidak boleh ditutup, harusnya begitu," jelasnya.

Meski demikian, Heru mengakui kepadatan lalu lintas tidak dapat dihindari saat aksi berlangsung.

Namun ia berharap kendaraan masih bisa melintas meski dengan kecepatan terbatas.

Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga negara, tetapi tetap harus memperhatikan kepentingan umum, terutama pengguna jalan.

"Semua salurannya ada, silakan menyampaikan aspirasinya, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan umum," pungkasnya. (*)