Soal Hak Angket DPRD Kaltim, Darlis: Tidak Perlu Ada yang Dikhawatirkan

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA – Penasihat Fraksi PAN–NasDem DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Darlis Pattalongi memberikan tanggapan terkait bergulirnya wacana hak angket yang disuarakan massa aksi 214.

Ia menegaskan bahwa pada prinsipnya, hak angket merupakan instrumen konstitusional yang melekat pada setiap anggota legislatif.

Merespons klaim unsur pimpinan DPRD Kaltim yang menemui massa aksi Selasa (21/4/2026) kemarin, terkait kesepakatan tujuh fraksi untuk menindaklanjuti tuntutan massa.

Darlis menyatakan kesiapannya untuk mengikuti keputusan lembaga.

"Kalau misalnya itu memang sudah menjadi keputusan unsur pimpinan dalam rangka mengakomodir dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, ya bagi saya, saya patuh dan setuju saja," ujar Darlis saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (22/4/2026).

Menurut Darlis, penggunaan Hak Angket tidak seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan. 

Baginya, mekanisme ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas kebijakan pemerintah.

"Hak Angket itu hak yang melekat pada anggota dewan. Sebetulnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena ini hanya untuk memperjelas bagaimana kebijakan-kebijakan ke depan," terangnya

Meski secara pribadi memberikan lampu hijau, Darlis menekankan bahwa keputusan resmi terkait sikap Fraksi PAN-NasDem akan dikoordinasikan lebih lanjut melalui Ketua Fraksi. 

Hingga saat ini, ia mengaku belum mendapatkan informasi detail mengenai jadwal pembahasan bersama antar-fraksi di tingkat pimpinan.

"Saya menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Fraksi. Mungkin pembahasannya masih di tingkat Ketua Fraksi," imbuhnya. (*)