DPRD Balikpapan Minta Masyarakat Adaptif Hadapi Kenaikan Harga BBM Jenis Dexlite

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – DPRD Balikpapan menanggapi lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Dexlite yang mencapai hampir Rp10 ribu per liter.

Pasalnya, kondisi tersebut mulai dirasakan dampaknya oleh sektor transportasi dan pertanian di Kota Minyak.

Ketua Komisi II, Fauzi Adi Firmansyah menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis dexlite yang terjadi saat ini merupakan dampak dari dinamika global yang tidak bisa dihindari. Termasuk konflik di Timur Tengah yang turut memicu lonjakan harga BBM di berbagai negara.

“Ini dampak kondisi global. Kenaikan harga energi tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Baca juga: Kenaikan Harga BBM Ancam Operasional, Dirut Perumda Tirta Mahakam Imbau Warga Kukar Hemat Air

Menurutnya, situasi ini harus disikapi secara bijak dengan pemahaman terhadap kondisi yang sedang terjadi. Ia menekankan pentingnya kesiapan semua pihak dalam menghadapi tekanan biaya, terutama di sektor transportasi dan pertanian.

Fauzi berharap kenaikan harga BBM, khususnya dexlite tidak berlangsung lama dan dapat kembali stabil dalam waktu mendatang.

“Kita hadapi bersama, mudah-mudahan tidak berlangsung lama dan harga bisa kembali normal,” katanya.

Dampak di sektor pertanian, Fauzi menjelaskan bahwa petani masih memiliki alternatif dengan memanfaatkan solar bersubsidi yang disediakan pemerintah, sehingga beban biaya operasional dapat sedikit ditekan.

Baca juga: Jeritan Warga Harga BBM dan LPG Nonsubsidi Naik Bersamaan, Kelas Menengah Kian Terjepit

Sementara itu, bagi pelaku usaha transportasi seperti travel dan operator bus, ia meminta agar dapat menyesuaikan operasional dengan kondisi saat ini, termasuk dalam penggunaan BBM non-subsidi.

Menanggapi keluhan masyarakat, Fauzi menilai tidak diperlukan rapat dengar pendapat (RDP) secara khusus dengan pihak Pertamina, mengingat kebijakan kenaikan harga BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Ia menambahkan, kondisi ini menjadi tantangan bersama yang perlu dihadapi dengan adaptasi, sembari berharap adanya perbaikan situasi global yang dapat menekan kembali harga energi.

“Ini kebijakan nasional dan sudah melalui kajian pemerintah pusat, jadi tidak ada RDP khusus,” pungkasnya. (*)