DPRD Balikpapan Dukung Sekolah Rakyat, Atasi Anak Putus Pendidikan dan Solusi Polemik SPMB

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat mendapat dukungan penuh dari DPRD Balikpapan.

DPRD Balikpapan menilai program tersebut bisa menjadi solusi terhadap persoalan pendidikan di daerah, mulai dari tingginya angka anak putus sekolah hingga polemik Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang kerap terjadi setiap tahun.

Sekretaris Komisi IV DPRD Balikpapan, Muhammad Hamid, menegaskan pemerintah daerah siap mendukung kebijakan yang menjadi prioritas pemerintah pusat, khususnya di sektor pendidikan.

Sekolah Rakyat itu program pemerintah pusat. Otomatis di daerah harus mengikuti apa yang menjadi program pemerintah pusat. 

Baca juga: Kemendikdasmen Perluas Program Pendidikan Jarak Jauh ke 34 Provinsi, Sasar 3.500 Anak Putus Sekolah

"Tentu ini sangat baik membantu kita di daerah, terutama terkait pendidikan,” ujarnya kepada TribunKaltim.co, Kamis (21/5/2026).

Politisi PKB tersebut menilai kehadiran Sekolah Rakyat dapat membuka akses pendidikan lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang selama ini kesulitan melanjutkan sekolah.

Menurutnya, program tersebut juga menjadi harapan baru untuk menekan angka anak putus sekolah di Kota Balikpapan.

“Adanya Sekolah Rakyat ini membantu dan mendorong kita di daerah agar anak-anak yang hari ini putus sekolah bisa teratasi dan terbantu,” katanya.

Tak hanya itu, Hamid menilai pembangunan Sekolah Rakyat juga dapat membantu mengurangi persoalan klasik saat penerimaan siswa baru.

Selama ini, keterbatasan daya tampung sekolah negeri kerap memicu keluhan masyarakat setiap memasuki tahun ajaran baru.

Dibangunnya Sekolah Rakyat ini salah satunya bisa mengurai persoalan SPMB yang tiap tahun selalu menjadi polemik di masyarakat. 

"Ini sangat membantu kami di daerah,” jelasnya.

Belum Sebanding dengan Pertumbuhan Penduduk

Ia mengakui, meski sekolah negeri di Balikpapan telah menerapkan pendidikan gratis, jumlah sekolah yang tersedia masih belum sebanding dengan pertumbuhan penduduk, khususnya di kawasan pinggiran kota.

Karena itu, DPRD menilai pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah Balikpapan Utara maupun Balikpapan Timur menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

“Sekolah negeri di Balikpapan memang masih terbatas. Karena itu, kalau Sekolah Rakyat dibangun di wilayah Balikpapan Utara atau Balikpapan Timur, menurut kami sangat tepat karena daerah sana memang masih membutuhkan,” tutupnya.

Baca juga: Tak Ada Siswa Putus Sekolah karena Miskin, Disdik Samarinda Siapkan Bantuan Lengkap

Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pendidikan berkonsep asrama gratis yang ditujukan bagi warga prasejahtera dari jenjang SD hingga SMA.

Pemkot Balikpapan telah mengusulkan dua opsi lahan di kawasan Sepinggan Raya, Jalan Syarifuddin Yoes dan Gunung Samarinda Baru untuk pembangunan fasilitas permanen berskala besar. (*)