Perseteruan Grup WA Anggota Dewan Berlanjut, BK DPRD Kaltim Segera Gelar Rapat Internal

Ringkasan Berita:

• Konflik grup WhatsApp antara anggota DPRD Kaltim resmi masuk ke ranah hukum kelembagaan;
• Pihak pelapor menegaskan untuk tetap melanjutkan perkara ke jalur etik alih-alih mengambil opsi damai;
• BK DPRD Kaltim menegaskan, tetap membuka ruang mediasi atau dibuat kekeluargaan sebelum sidang etik resmi digelar.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Drama percakapan grup WhatsApp (WA) yang sempat memicu ketegangan di forum rapat konsultasi internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur, kini resmi menggelinding ke meja Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim.

Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, mengonfirmasi bahwa aduan terkait dugaan pelanggaran etik tersebut sudah diterima dan siap diproses secara kelembagaan.

Subandi menegaskan, pihaknya akan menangani laporan yang dilayangkan oleh Akhmed Reza Fachlevi terhadap Syahariah Masud.

Laporan tersebut dipicu oleh isi percakapan di grup WhatsApp yang dinilai tidak etis dan melanggar kode etik kedewanan.

Baca juga: Sikap Golkar Jelang Paripurna Hak Angket DPRD Kaltim 10 Juni, Sarkowi: Hadir Bukan Berarti Setuju

Pihaknya di BK juga sudah berkomunikasi langsung dengan pihak pelapor untuk memastikan apakah persoalan ini ingin diselesaikan melalui jalur etik atau upaya islah.

"Yang pasti karena surat masuk harus kita tindak lanjuti. Apalagi sudah kita konfirmasi yang bersangkutan, yang melaporkan, apakah ini dilanjutkan atau tidak, dan jawabannya dilanjutkan," tegas Subandi kepada TribunKaltim.co pada Senin (1/6/2026) di Samarinda, Kalimantan Timur.
 
Meski laporan sudah di tangan, BK DPRD Kaltim tidak bisa gegabah, ada administrasi dan prosedur yang harus dilewati sebelum sidang etik digelar.

Pelapor wajib memenuhi seluruh dokumen pendukung sesuai aturan main di BK.

BK DPRD Kaltim tengah mencocokkan waktu luang para anggota agar rapat internal tidak bentrok dengan agenda kedewanan lainnya.

Mengingat masa reses akan segera dimulai, BK harus bekerja ekstra cepat dalam mengatur jadwal pemanggilan.

"Kami sedang menjadwalkan dan mengonfirmasi anggota-anggota dulu bisanya kapan. Ini prosedur tahapannya nanti dirapatkan dulu di BK," tambahnya.

Walaupun pelapor bersikeras melanjutkan perkara, Subandi memberikan sinyal bahwa ruang damai melalui mediasi tetap diupayakan jika memungkinkan. 

BK berharap ketegangan antarwakil rakyat ini bisa mereda tanpa harus ada sanksi berat.

Saat disinggung apakah isi percakapan grup chat tersebut murni pelanggaran etik atau sekadar masalah pribadi yang dibesar-besarkan, Subandi memilih irit bicara.

“Nanti ditentukan di hasil rapat BK," tandasnya.

Penyebab Hak Angket Memanas

Berita sebelumnya. Rapat pimpinan terkait penyerahan surat hak angket yang disusun oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur diwarnai ketegangan hebat antaranggota dewan.

Insiden tersebut melibatkan anggota Fraksi Gerindra, Akhmed Reza Fachlevi, yang merasa tersinggung atas pernyataan dari anggota Fraksi Golkar, Syahariah Mas'ud.

Ketegangan ini dipicu oleh pernyataan Syahariah yang sebelumnya dilontarkan di dalam grup WhatsApp lintas anggota DPRD Kaltim.

Dalam forum rapat formal tersebut, Syahariah mengakui bahwa ucapannya di grup digital memang terkesan keras.

Namun, ia berdalih hal itu terjadi spontan karena situasi politik yang mendesak.

“Saya mohon maaf kalau agak kasar. Saya bukan orang kasar, tapi dalam kondisi tertentu saya harus berbicara seperti itu,” ujar Syahariah memberikan klarifikasi di depan forum.

Syahariah menyinggung bahwa sikap kerasnya berkaitan dengan dinamika pembentukan hak angket yang membutuhkan dukungan solid lintas fraksi, termasuk dari Fraksi Gerindra.

Terkesan Menyerang Personal

Menanggapi pembelaan tersebut, Akhmed Reza Fachlevi langsung menyatakan keberatan secara terbuka. 

Ia menilai cara penyampaian Syahariah tidak pantas dan menyerang personal.

“Betul, Bu. Tapi tidak sopan Ibu berkata seperti itu kepada saya,” tegas Reza dengan nada tinggi di dalam ruang rapat.

Suasana seketika memanas. Sejumlah anggota dewan lain langsung berupaya meredam situasi yang mulai tidak kondusif dengan meminta agar persoalan personal tidak diseret ke dalam forum resmi tata negara.

Beberapa anggota bahkan mengusulkan agar rapat segera diskors.

Baca juga: 3 Penyebab Menguatnya Peran Militer di Ranah Sipil versi Peneliti, Antara Lain Romantisme Politik

“Ini sudah menyangkut pribadi, sebaiknya dibicarakan secara personal saja di luar forum,” instruksi Hasanuddin Mas'ud selaku pimpinan forum rapat mencoba menengahi.

Namun, tensi di dalam ruangan tidak langsung mereda. Dalam situasi yang semakin pelik dan emosional, Reza sempat melontarkan sumpah atas ketidakterimaannya terhadap perlakuan tersebut.

“Demi Allah, demi alam, saya tidak terima!” ucap Reza emosional.

Berdasarkan pantauan siaran langsung forum tersebut, Reza akhirnya ditarik keluar dari ruang rapat oleh sejumlah rekan sejawatnya untuk ditenangkan.

Setelah situasi kondusif kembali, rapat akhirnya dilanjutkan ke agenda inti, yaitu penyerahan berkas hak angket secara resmi oleh Nurhadi selaku pimpinan Pansus.

(*)