Hari Lahir Pancasila, DPRD Mahulu Tegaskan APBD Harus Berpihak pada Masyarakat

Ringkasan Berita:

• Ketua DPRD Mahulu menilai implementasi Pancasila harus tercermin dalam kebijakan dan alokasi APBD.
• Mahulu turut terdampak efisiensi anggaran, namun pembangunan daerah tetap harus menjadi prioritas.
• DPRD berkomitmen mengawal penyusunan anggaran agar berpihak pada kebutuhan masyarakat.

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu, Devung Paran, menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tidak cukup hanya dilaksanakan melalui upacara dan pembacaan teks Pancasila, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Menurutnya, implementasi nilai-nilai Pancasila di daerah dapat dilihat dari bagaimana pemerintah mengalokasikan APBD untuk kepentingan rakyat.

“APBD yang kita miliki harus kita salurkan untuk kepentingan rakyat, sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Itulah bentuk implementasi Pancasila itu sendiri,” kata Devung kepada Tribunkaltim.co usai peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2026).

Menurutnya, makna Pancasila akan terasa nyata apabila setiap kebijakan pembangunan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di daerah yang masih membutuhkan dukungan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Mahulu Terdampak Efisiensi Anggaran

Ia mengakui Mahakam Ulu hingga saat ini turut terdampak kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat.

Baca juga: DPRD Mahulu Dorong Budaya Dayak Masuk Kurikulum Sekolah, dari PAUD hingga SMA

Namun, kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Mahakam Ulu, melainkan juga dialami seluruh kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia.

Meski demikian, pihaknya tetap mendukung kebijakan pemerintah pusat sambil memperjuangkan adanya toleransi bagi daerah yang masih membutuhkan anggaran pembangunan.

Menurutnya, Mahakam Ulu masih memerlukan dukungan anggaran untuk pembangunan sumber daya manusia maupun infrastruktur.

Sebagai salah satu daerah yang masih terus berkembang, Mahakam Ulu membutuhkan kesinambungan pembangunan agar pelayanan dasar dan akses masyarakat terhadap berbagai fasilitas publik dapat terus meningkat.

DPRD Kawal Anggaran Prioritas

Karena itu, DPRD akan terus mengawal proses penyusunan anggaran agar tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Baca juga: Dewan Adat Dayak Mahulu Perbarui Kitab Hukum Adat, Tradisi Perladangan Akan Dibukukan

“Kami sebagai wakil rakyat dari DPRD harus memastikan sekecil-kecilnya APBD Mahakam Ulu harus dialokasikan untuk kebutuhan prioritas masyarakat. Jangan sampai nanti setelah pengesahan anggaran, terutama di 2027, ada polemik lagi yang terkait dengan penyusunan anggaran,” tegasnya.

Devung menilai penyusunan anggaran yang tepat sasaran menjadi faktor penting dalam memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat hingga ke wilayah-wilayah terpencil.

Menurutnya, pengawasan terhadap penggunaan anggaran juga harus dilakukan secara berkelanjutan agar setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. (*)