Hadapi Tekanan Fiskal, Walikota Samarinda Andi Harun Perkenalkan Konsep 'APBD Cerdas'

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Walikota Samarinda, Andi Harun, mengungkapkan tantangan besar yang akan dihadapi pemerintah daerah dalam beberapa tahun ke depan seiring pelemahan nilai tukar rupiah dan menurunnya kapasitas fiskal daerah.

Pandangan tersebut disampaikan Andi Harun melalui sebuah tulisan reflektif yang ia bagikan usai berdiskusi dengan putrinya mengenai kondisi pasar keuangan, investasi, hingga dampaknya terhadap kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan.

Dalam refleksinya, Andi Harun menilai pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bukan hanya persoalan pasar keuangan nasional.

Baca juga: Link SPMB Samarinda 2026 Online: Jadwal, Syarat SMP Negeri, Kuota Jalur, Hari Pertama Masuk Sekolah

Dampaknya, menurut dia, akan langsung dirasakan oleh pemerintah daerah melalui kenaikan biaya pembangunan, logistik, harga material, serta tekanan inflasi yang berimbas pada kemampuan belanja daerah.

“Ketika rupiah berada dalam tekanan terhadap dolar AS, yang terguncang bukan hanya pasar keuangan, tetapi juga stabilitas fiskal daerah. Dampaknya merambat ke biaya hidup, harga barang, hingga akhirnya menghantam kemampuan belanja pemerintah daerah,” tulisnya.

Kondisi tersebut, lanjut Andi Harun, akan semakin terasa di tengah kebijakan fiskal nasional yang lebih ketat dan disiplin.

Transfer dana dari pemerintah pusat kepada daerah diperkirakan tidak lagi sebesar beberapa tahun terakhir sehingga pemerintah daerah dituntut mampu beradaptasi dengan ruang fiskal yang lebih terbatas.

Samarinda, kata dia telah mulai merasakan perubahan itu. Jika pada 2025 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda berada di kisaran Rp5,8 triliun, maka pada 2026 turun menjadi sekitar Rp3,2 triliun. Sementara untuk 2027 diproyeksikan hanya berada di angka Rp3,3 triliun.

“Ini bukan sekadar penurunan angka. Ini adalah perubahan lanskap fiskal. Masalahnya, kebutuhan masyarakat tidak ikut turun,” ujarnya.

Menurut Andi Harun, situasi tersebut mengharuskan pemerintah mengubah paradigma dalam mengelola keuangan daerah.

Fokus tidak lagi pada besarnya APBD, melainkan bagaimana anggaran yang tersedia mampu memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.

Untuk itu, ia memperkenalkan konsep “APBD Cerdas”, yakni pendekatan pengelolaan anggaran yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Dalam simulasi APBD 2027 sebesar Rp3,3 triliun, sekitar 30 persen anggaran direncanakan untuk belanja wajib dan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta berbagai subsidi bagi masyarakat.

Kemudian 20 persen dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur prioritas, terutama pengendalian banjir, drainase, jalan lingkungan, hingga konektivitas logistik yang menjadi kebutuhan utama Kota Samarinda.

Sektor pemberdayaan ekonomi dan UMKM mendapat porsi 10 persen untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Sementara 30 persen lainnya diperuntukkan bagi kebutuhan birokrasi dan operasional pemerintahan dengan tetap mengedepankan efisiensi dan reformasi birokrasi.

Selain itu, lima persen anggaran disiapkan sebagai dana cadangan dan mitigasi risiko, termasuk untuk menjaga stabilitas harga pangan dan penanganan bencana.

Sedangkan lima persen sisanya diarahkan pada inovasi serta transformasi digital melalui pengembangan program Smart City dan digitalisasi pelayanan publik.

Di sisi pendapatan, Andi Harun memperkirakan sekitar 60 persen APBD Samarinda masih akan bergantung pada transfer pemerintah pusat.

Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mampu menyumbang sekitar 36 persen atau setara Rp1,2 triliun.

Ia mengakui target tersebut tidak mudah dipertahankan di tengah kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian.

Namun menurutnya, pemerintah daerah tidak memiliki banyak pilihan selain terus meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan seluruh sumber pendapatan yang ada.

“Dalam situasi ekonomi dan kebijakan fiskal saat ini, pemerintah daerah tidak punya banyak pilihan selain berani memasang target tinggi dan bekerja keras mencapainya,” tegasnya.

Sebagai daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara bersama Balikpapan, Samarinda juga menghadapi tekanan tambahan berupa meningkatnya kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.

Karena itu, Andi Harun menilai transformasi pengelolaan anggaran menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi.

Menurutnya, keberhasilan sebuah daerah pada masa mendatang tidak lagi ditentukan oleh besarnya anggaran yang dimiliki, melainkan kemampuan pemerintah mengelolanya secara cerdas dan tepat sasaran.

“Perilaku anggaran Samarinda harus bertransformasi menjadi adaptif, tangguh, dan cerdas. Sebab masa depan sebuah kota tidak ditentukan oleh seberapa besar anggarannya, melainkan oleh seberapa cerdas mengelolanya,” tutup Andi Harun. (*)