Jelang Piala Dunia 2026, Polres PPU Ingatkan Nobar Wajib Siaran Resmi dan Bebas Judi

Ringkasan Berita:

• Polres PPU mendukung kegiatan nobar Piala Dunia 2026 selama berlangsung tertib dan sesuai aturan.
• Penyelenggara diminta menggunakan siaran resmi yang memiliki hak tayang untuk menghindari persoalan hukum.
• Polisi mengingatkan masyarakat menjauhi perjudian dan minuman keras selama berlangsungnya pertandingan.

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Piala Dunia 2026 diperkirakan kembali menjadi magnet besar bagi masyarakat, termasuk di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). 

Euforia pesta sepak bola terbesar di dunia itu tidak hanya dirasakan di rumah-rumah warga, tetapi juga diprediksi akan memadati warung kopi, kafe, hingga ruang terbuka yang menjadi lokasi nonton bareng (nobar).

Antusiasme masyarakat yang tinggi tersebut mendapat perhatian dari jajaran Polres PPU.

Wakapolres PPU Kompol Roganda mengingatkan agar semangat mendukung tim favorit tidak mengabaikan aturan dan ketertiban umum.

Menurutnya, kepolisian mendukung masyarakat menikmati kemeriahan ajang sepak bola empat tahunan tersebut.

Baca juga: Demam Piala Dunia 2026, Priskila Eva Randabunga Harap Kompetisi Usia Dini Diperbanyak

Namun, seluruh kegiatan yang melibatkan banyak orang harus tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Nobar Harus Gunakan Siaran Resmi

Salah satu aspek yang menjadi perhatian kepolisian adalah kegiatan nonton bareng yang melibatkan banyak penonton.

Kompol Roganda menegaskan bahwa penyelenggara perlu memastikan penggunaan siaran yang memiliki hak tayang resmi.

Langkah tersebut penting untuk menghindari potensi pelanggaran hukum yang dapat muncul akibat penggunaan siaran ilegal.

Menurutnya, kegiatan nobar tidak hanya berkaitan dengan penyediaan layar besar dan tempat berkumpul.

Baca juga: Sekretaris PPIH Embarkasi Balikpapan yang Tak Pernah Absen Dukung Argentina di Piala Dunia

Ada berbagai aspek hukum dan keamanan yang harus diperhatikan oleh penyelenggara.

“Kalau memang ada tempat yang memiliki izin nobar, silakan dilaksanakan dengan tertib,” ungkapnya, Senin (8/6/2026).

Dengan penggunaan siaran resmi, kegiatan nobar dapat berlangsung lebih aman dan nyaman tanpa menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Polisi Soroti Potensi Gangguan Kamtibmas

Selain legalitas siaran, kepolisian juga menyoroti potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang dapat muncul selama pelaksanaan nobar.