3 Daerah dengan APBD Terendah di Kalimantan Timur 2026, Ini Daftarnya

Ringkasan Berita:

• APBD Kalimantan Timur 2026 mencapai Rp15,15 triliun dan menjadi yang terbesar di antara seluruh daerah di Kaltim.
• Kabupaten Penajam Paser Utara tercatat memiliki APBD terendah, yakni Rp1,70 triliun (estimasi), di bawah Kota Bontang dan Mahakam Ulu.
• Selisih APBD tertinggi dan terendah di Kaltim mencapai lebih dari Rp13 triliun, menunjukkan besarnya perbedaan kapasitas fiskal antarwilayah.

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 mencapai Rp 15,15 triliun. 

Angka tersebut merupakan total anggaran yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, layanan publik, hingga belanja pemerintahan di tingkat provinsi.

Data ini juga mencakup proyeksi dan estimasi dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

APBD sendiri merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu dokumen keuangan tahunan pemerintah daerah yang berisi rencana penerimaan dan pengeluaran daerah dalam satu tahun anggaran.

Baca juga: 3 Daerah di Kaltim Ini Masih Memiliki Rumah Tangga Tanpa Tempat Buang Air Besar

APBD menjadi instrumen penting dalam menggerakkan pembangunan daerah, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik.

Data dilansir berdasarkan dokumen resmi Perda APBD, publikasi DJPB Kemenkeu, dan data realisasi APBD terbaru 2026.

Berdasarkan data APBD 2026 Kalimantan Timur dan 10 daerah, seluruh wilayah menunjukkan variasi nilai anggaran dengan status yang berbeda, yakni final, proyeksi, dan estimasi.

Status final menunjukkan angka sudah disahkan, proyeksi berarti masih perkiraan yang bisa berubah, sementara estimasi merupakan perhitungan sementara berdasarkan data awal.

Pada posisi pertama, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencatat APBD 2026 sebesar Rp 15,15 triliun dengan status final.

Anggaran ini menjadi yang terbesar dibanding seluruh kabupaten/kota di Kaltim dan digunakan untuk mendukung kebijakan strategis tingkat provinsi.

Kabupaten Kutai Kartanegara menempati posisi kedua dengan APBD sebesar Rp 6,90 triliun dan berstatus final.

Kutai Kartanegara menjadi salah satu daerah dengan kekuatan fiskal terbesar di Kaltim, didorong oleh sektor sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur daerah.

Baca juga: 3 Daerah di Kalimantan Timur yang Telah Dialiri 100 Persen Listrik PLN

Selanjutnya, Kabupaten Kutai Timur mencatat APBD sebesar Rp 5,74 triliun dengan status final.

Anggaran ini digunakan untuk menopang pembangunan wilayah yang juga dikenal sebagai salah satu daerah penghasil sumber daya alam utama di Kalimantan Timur.

Kota Samarinda sebagai ibu kota provinsi memiliki APBD sebesar Rp 5,00 triliun dengan status proyeksi.

Sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, anggaran ini diarahkan untuk memperkuat layanan publik, transportasi perkotaan, dan infrastruktur penunjang kota.

Kabupaten Paser berada di posisi berikutnya dengan APBD Rp 3,90 triliun dan masih berstatus proyeksi.

Dana ini diproyeksikan untuk mendukung pembangunan sektor pertanian, infrastruktur dasar, serta penguatan ekonomi lokal masyarakat.

Kabupaten Berau mencatat APBD sebesar Rp 3,41 triliun dengan status final.

Daerah ini mengalokasikan anggaran untuk pengembangan pariwisata, infrastruktur wilayah, serta pelayanan publik yang lebih merata.

Kota Balikpapan, sebagai salah satu kota strategis di Kaltim, memiliki APBD Rp 3,30 triliun dengan status final.

Anggaran ini difokuskan pada penguatan layanan kota modern, infrastruktur perkotaan, serta dukungan terhadap sektor industri dan jasa.

Kabupaten Kutai Barat tercatat memiliki APBD sebesar Rp 2,95 triliun dengan status estimasi.

Baca juga: Daftar Daerah di Kaltim yang Masih Gunakan Listrik Non PLN Terbanyak

Anggaran ini masih bersifat perkiraan dan akan digunakan untuk mendukung pembangunan wilayah pedalaman dan peningkatan akses infrastruktur dasar.

Sementara itu, Kabupaten Mahakam Ulu memiliki APBD Rp 1,95 triliun dengan status proyeksi.

Sebagai wilayah dengan akses geografis yang cukup menantang, anggaran ini difokuskan pada pembangunan konektivitas dan layanan dasar masyarakat.

Terakhir, Kabupaten Penajam Paser Utara mencatat APBD sebesar Rp 1,70 triliun dengan status estimasi.

Daerah ini menjadi sorotan karena perkembangan infrastruktur yang berkaitan dengan kawasan strategis nasional, sehingga kebutuhan anggaran terus disesuaikan.

Jika melihat tren APBD Kalimantan Timur dari tahun ke tahun, terlihat fluktuasi yang cukup dinamis.

Pada 2021 tercatat sekitar Rp 11,87 triliun, kemudian meningkat pada 2022 menjadi Rp 14,87 triliun, melonjak pada 2023 hingga Rp 20,67 triliun, dan mencapai sekitar Rp 21,00 triliun pada 2024 sebelum kembali berada di angka Rp 15,15 triliun pada 2026.

Berikut data APBD 2026 Kalimantan Timur dan 10 daerah, diurutkan dari yang terbesar:

• Kalimantan Timur - Rp 15,15 triliun (final)
• Kutai Kartanegara - Rp 6,90 triliun (final)
• Kutai Timur - Rp 5,74 triliun (final)
• Kota Samarinda - Rp 5,00 triliun (proyeksi)
• Kabupaten Paser - Rp 3,90 triliun (proyeksi)
• Kabupaten Berau - Rp 3,41 triliun (final)
• Kota Balikpapan - Rp 3,30 triliun (final)
• Kabupaten Kutai Barat - Rp 2,95 triliun (estimasi)
• Kabupaten Mahakam Ulu - Rp 1,95 triliun (proyeksi)
• Kota Bontang - Rp 1,80 triliun (estimasi)
• Kabupaten Penajam Paser Utara - Rp 1,70 triliun (estimasi). (*)