BWS Kalimantan IV Dukung Raperda Sempadan Sungai Samarinda demi Keselamatan Warga

Mengenai kekhawatiran adanya benturan kewenangan antara Perda dan regulasi BWS, Andri justru menegaskan sebaliknya. 

Menurutnya, Perda yang tengah disusun ini tidak bertentangan, melainkan memperkuat dasar hukum pengelolaan sungai yang selama ini diemban oleh Kementerian PU.

"Justru perda ini justru malah menguatkan. Jadi kalau Pak Menteri ini kan Menteri PU sebagai yang diamanatkan undang-undang itu untuk mengelola sungai, membagi kewenangan. Justru ini kita senang, justru dengan adanya Perda ini kita merasa dibantu," pungkasnya.

Perda ini, lanjut dia, nantinya juga akan menjadi dasar hukum bagi Wali Kota dalam proses pembebasan lahan di kawasan sempadan sungai. (*)