Bupati PPU Mudyat Noor Targetkan Bayar Utang Kontraktor Mulai Minggu Ini

Ringkasan Berita:

• Pemkab Penajam Paser Utara menargetkan pembayaran utang kontraktor mulai dilakukan dalam waktu dekat, bahkan diupayakan minggu ini.
• Keterlambatan terjadi akibat penurunan dana transfer pusat dan penyesuaian APBD dari Rp2,6 triliun menjadi sekitar Rp2 triliun.
• Pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran untuk menutup selisih dan mempercepat penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga.

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menargetkan, pembayaran kewajiban kepada kontraktor atau pihak ketiga dapat mulai dilakukan dalam waktu dekat.

Bupati PPU Mudyat Noor mengatakan, pemerintah daerah saat ini tengah menuntaskan berbagai tahapan administrasi, dan pengelolaan keuangan sebelum proses pembayaran dilakukan.

Menurutnya, keterlambatan pembayaran selama ini memberikan dampak bagi kontraktor, yang harus menanggung berbagai biaya operasional dan kewajiban finansial lainnya.

Mudyat Noor mengakui, banyak kontraktor yang harus menanggung bunga pinjaman, akibat pembayaran pekerjaan yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah.

Baca juga: Kantongi Restu dari Pj Gubernur, Utang Bank Rp200 Miliar Pemkab PPU Siap Cair Bayar Kontraktor

“Kita berharap progres ini bisa dilaksanakan minggu-minggu ini. Kita sudah bisa mulai melakukan pembayaran dan memang kasihan yang selama ini menjadi beban itu pihak ketiga, kontraktor, karena mereka harus membayar bunga dan sebagainya,” ungkapnya kepada TribunKaltim.co, Senin (15/6/2026).

Ia menjelaskan, kondisi tersebut terjadi setelah pemerintah daerah menghadapi penurunan penerimaan, dibandingkan proyeksi awal yang telah disusun dalam APBD.

Awalnya APBD Penajam Paser Utara diperkirakan mencapai sekira Rp2,6 triliun.

Setelah dilakukan efisiensi menjadi sekira Rp2,4 triliun, lalu dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat hanya sekitar Rp2 triliun.

Baca juga: Pemkab Kukar Siapkan Rp820 Miliar Bayar Utang Ratusan Kontraktor Awal Pekan Depan

Selisih tersebut menyebabkan, sejumlah kewajiban pembayaran belum dapat diselesaikan, sesuai jadwal yang telah direncanakan sebelumnya.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah daerah melakukan berbagai langkah, termasuk efisiensi anggaran dan optimalisasi sumber pendapatan yang tersedia.

“Kita coba maksimalkan untuk melaksanakan efisiensi. Kita berharap dana salur yang kurang bayar itu juga bisa menjadi salah satu modal andalan kita selain melakukan efisiensi,” kata Mudyat Noor. (*)