Tjahjo Tugaskan Triyono Meramu Koneksi Sebatik - Entikong
Sebagai Sekretaris BNPP, Triyono juga dibebankan tugas “meramu” perbatasan
lihat foto
TRIBUN KALTIM.CO, TANJUNG SELOR – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo, punya pesan-pesan khusus kepada Penjabat Gubernur Kaltara periode 2015-2016 Triyono Budi Sasongko.
Hal tersebut dikemukakan Tjahjo usai melantik mantan Bupati Purbalingga sekaligus Sekretaris Badan Nasional Penanggulangan Perbatasan (BNPP) Pusat, di Gedung C Kantor kemendagri Jalan Merdeka Utara, Rabu (22/4/2015).
Menteri yang tergabung dalam kebinet kerja ini menekankan kepada Triyono beberapa hal. Sebagai daerah otonomi baru, Triyono harus menanggung tugas koordinasi yang baik dan kuat dengan unsur pimpinan daerah seperti DPRD, dan jajaran Pemprov Kaltara. Koordinasi dengan aparat TNI/Polri juga harus dilakukan Triyono.
Tjahjo mengemukakan, penekanan ini tak lain sebagai salah satu cara untuk menyukseskan pemilihan gubernur dan sejumlah kepala daerah di Kaltara yang akan dilangsungkan serentak 9 Desember tahun ini. (Baca juga: Triyono Siap Kawal Pemekaran Sebatik)
“Sahabat saya, Pak Irianto sudah menjalankan tugas dengan sukses di Kaltara. Dan kepada saudara Triyono kami tugaskan untuk melakukan koordinasi yang baik dengan DPRD TNI dan kepolisian, serta seluruh instansi di sana. Hal ini untuk mensukseskan pelaksanaan pilkada serentak,” sebut Tjahjo.
Sebagai Sekretaris BNPP, Triyono juga dibebankan tugas “meramu” perbatasan. Tjahjo menginstruksikan langsung Tri (sapaan akrabnya Triyono) untuk terlibat langsung mengkoordinasikan arahan Presiden RI untuk mempercepat pembangunan perbatasan di Kaltara.
“Waktu kunjungan Presiden ke Kaltara khususnya di Sebatik, Presiden bilang harus membangunan Nunukan dan Sebatik. Nanti akan dikoneksikan dengan Talaud dan Entikong (Kalbar). Itu tugas utama juga,” tegasnya.
Untuk pembangunan dan peremajaan pos-pos dan perbatasan, Triyono juga diperintahkan menjalin komunikasi dengan baik kepada Menkopolhukam dan TNI/Polri.
Tjahyo juga meminta Triyono mencermati dinamika politik, pencegahan paham radikal, pengangguran, kemiskinan, serta berbagai macam problem sosial. Pencermatan yang kuat, akan memudahkan pemimpin melakukan gerakan pembangunan Kaltara sebagai daerah otonomi baru.
“Saya ingatkan juga, konsultasi dengan DPD, DPR-RI dalam setiap pengambilan keputusan politik daerah khususnya yang menyangkut Perda,” ujarnya. (*)
