Minta Tambah Kuota LPG

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - KUKM Perindagkop telah mengirim beberapa stafnya mendampingi Asisten Perekonomian, pembangunan dan Kesra Sekretariat Kabupten Penajam Paser Utara (PPU),  Drs H Tohar, ke Serpong dalam rangka membahas tentang persediaan LPG.  

Hal itu ini diungkapkan Kepala Dinas KUKM Perindagkop Kabupten PPU Iskandar Hamalla saat memberikan laporannya pada reses anggota Komisi II DPR RI Hetifah Saifudian, yang juga dihadiri Bupati PPU H Yusran Aspar, Wakil Bupati PPU H Mustaqim serta sejumlah pejabat SKPD lainnya beberapa waktu lalu.

“Terkait pendistribusian LPG di wilayah Kabupaten PPU ini kami pandang perlu kami sampaikan dan  perlu penangan serius, seperti kita ketahui bahwa jumlah penduduk di Kabupaten PPU semakin hari semakin bertambah, termasuk usaha mikro yang saat ini jumlahnya sudah mencapai kurang lebih 4.000 orang. Ini perlu penanganan masalah LPG, karena  keterbatasan LPG yang sering kita alami sekarang ini lantaran kuotanya sudah dibatasi, kita meminta ada pertambahan kuota LPG sekitar 10 persen,” ujarnya.

baca juga

Dikatakannya, khusus untuk Kabupaten PPU diharapkan ada  pengawasan dari Pertamina, karena distribusi LPG selama ini masih melalui darat, pihaknya meminta ada juga pendistribusian LPG melalui jalur laut, kalau dari darat saja sering terkendala kondisi jalan rusak, atau sering juga mengalami pemeriksaan petugas, selain itu pihak KUKM Perindagkop berharap ada juga pendistribusian melalui jalur laut.

“Apalagi kondisi infrastruktur jalan seperti menuju wilayah-wilayah kelurahan yang terpencil berada di sepanjang pesisir teluk Balikpapan, seperti Pantai Lango, Gersik, Jenebora Maridan dan sebagainya bila melalui kerap mengalami kesulitan dikarenakan kondisi jalan yang sebagian rusak parah terlebih dimusim hujan, sementara dari laut juga mengalami kesulitan kerena bila kedapatan bawa LPG menjadi incaran petugas,” ungkapnya.

Menurutnya, ini barangkali sedikit jadi masalah yang cukup aktual dan masalah ini pula yang disampaikan staf Dinas KUKM Perindagkop saat di Serpong.

baca juga

Karena itu, diharapkan  ada semacam kontrol atau pangawasan dari pihak Pertamina. Karena, kalau hanya dari KUKM Perindagkop yang melakukan pengawasan kemampuan pegawainya terbatas, di sisi  lain minyak tanah masih dibutuhkan namun minyak tanah disinyalir ada yang diseludupkan dari Kalsel karena harga minyak tanah disana masih harga subsidi sehingga masih dapat dijual di daerah Kaltim.

“Belum lagi soal LPG yang merupakan kebutuhan pokok, masih sering menemui masalah seperti contoh agen penjualan LPG di beberapa tempat di PPU, terkadang barang bersubsidi dijual harga non subsidi, sehingga fenomena ini kerap menuai komplain masyarakat, bila masalah ini mencuat tentu saja Dinas KUKM Perindagkop yang dipanggil untuk memberikan jawaban soal itu, terkait pengawasan dari Pertamina tentu kebutuhan harus dipenuhi,” tutupnya. (Humas8/advertorial)