Tanggulangi Penutupan Lokalisasi, Pemkot Samarinda Akui Tak Ada Dana Sepeser pun
Pasalnya kegiatan tersebut dilaksanakan saat tahun anggaran sudah berjalan, sehingga tidak ada alokasi sepersen pun untuk kegiatan tersebut.
Penulis: Cornel Dimas Satrio Kusbiananto |
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemkot Samarinda tidak memiliki dana untuk menanggulangi pekerja dan warga yang tinggal di lokalisasi setelah penutupan.
Pasalnya kegiatan tersebut dilaksanakan saat tahun anggaran sudah berjalan, sehingga tidak ada alokasi sepeser pun untuk kegiatan tersebut.
Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang menyatakan, Pemkot sejauh ini siap membantu pembinaan mental, agama, sosial, dan spiritual bagi para pekerja seks komersial (PSK).
"Tidak segampang itu kita melakukannya. Karena ini pelaksanakan saat tahun anggaran sudah jalan, jadi belum terprogram dengan baik. Tidak usah sampai ke bantuan usaha, ke pelatihan saja, mungkin kita tidak ada anggaran. Karena ini kegiatan nasional, mudah-mudahan dari segi anggaran sudah ada dari nasional," ungkapnya saat jumpa pers dengan wartawan di ruang kerjanya, Selasa (17/5/2016).
Kendati demikian, Pemkot Samarinda siap menjadi tuan rumah simbolisasi penutupan lokalisasi serentak pada 1 Juni mendatang. Ia berharap pemerintah telah menyiapkan anggaran dari APBN untuk urusan alih profesi PSK. Pemkot hanya mengandalkan pengawasan di lapangan pascapenutupan lokalisasi.
Baca: Tamu Lokalisasi Semakin Sepi, Mucikari Ini Bingung Nafkahi Keluarga
Meskipun menurut Jaang prostitusi sulit dihilangkan, namun ia yakin dengan kerjasama berbagai pihak, hal itu bisa mengurangi bentuk penyakit masyarkat lainnya.
"Perlu dukungan finansial dan pengawasan. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan termasuk menyiapkan anggaran. Sedangkan anggaran kita aja dipotong 10 persen sudah, jadi pengawasan hanya di lapangan," ucapnya.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti mendukung penutupan lokalisasi guna mencegah semakin merebaknya penyakit masyarakat di Kota Tepian.
Menurutnya, hampir semua lokalisasi kerap mendatangkan penyakit masyarakat seperti perjudian dan narkoba. Apalagi masih ada anak-anak kecil yang tinggal di lokalisasi.
Ia berharap Pemkot Samarinda siap melaksanakan kebijakan pemerintah nasional itu melalui koordinasi yang matang dari tingkat kecamatan hingga RT.
Baca: Satu per Satu Lokalisasi Ditutup, Para PSK pun Pulang Kampung
"Jelas rantai ekonominya besar, selain PSK di sana ada permukiman. Tapi yang jadi permasalahan kami itu PSK-nya. Sekarang gimana persiapan pemkot untuk selain sosialisasi lalu menyediakan solusinya," ucapnya kepada Tribunkaltim.co, Selasa (17/5/2016).
Puji menyadari penutupan lokalisasi tidaklah mudah. Berkaca dari penutupan lokalisasi Loa Hui sebelumnya, hingga kini praktik prostitusi masih berlangsung di kawasan tersebut.
Ia khawatir nantinya para PSK justru semakin liar beroperasi. Oleh karena itu ia beharap Pemkot tegas mengawasi lokalisasi pasca penutupan yang tak hanya mengandalkan Satpol PP.
