153 Unit Mobil Dinas Pemerintah Akan Dilelang

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Muhammad Afridho Septian

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Abdul Yajid, mengatakan bahwa pihaknya telah meminta kepada Pemerintah Kota, dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), untuk segera melelang kendaraan dinas agar tak terlalu membebani APBD.

"Kalau tidak segera dilelang, kendaraan-kendaraan yang sudah harusnya dilelang itu akan membebani APBD. Yaitu dengan biaya rutin, bensin, terus maintenance," katanya.

Tak lama lagi pemerintah kota Balikpapan memang akan melelang 153 unit kendaraan yang dinilai sudah melewati batas pemakaian, yakni 10 tahun.

Dari keterangannya diketahui bahwa kendaraan dinas pemerintah kota untuk roda enam dan roda empat saat ini berjumlah 678 unit dengan kendaraan yang beroperasi 592 unit dan 86 unit mengalami kerusakan parah.

Dalam jumlah total tersebut juga terdapat 153 unit yang telah melewati batas pemakaian 10 tahun.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, kendaraan-kendaraan dinas tersebut seharusnya segera dilelang.

"Kendaraan yang usianya dari tahun pemakaian 1993 sampai 2006 berjumlah 153, yang semuanya roda empat itu akan dilelang, tapi dibuat jadi dua tahap. Pelelangan sendiri Pemkot tidak bisa laksanakan, harus dari negara," ujar Yajid.

"Tahap pertama yang dilelang itu ada 88 unit, dijadikan empat sesi. Jadi 22 tahap pertama dan selanjutnya. Direncanakan tahun ini harus selesai. Malah kita tekankan 65 unit lagi kalau bisa tahun ini diselesaikan."

Yajid menjelaskan bahwa saat ini 153 unit mobil tersebut masih beroperasi meskipun pemakaiannya telah lebih dari 10 tahun.

Sehingga membuat pihaknya meminta kepada BKAD untuk segera melelang kendaraan tersebut agar tidak semakin membebani APBD kota Balikpapan.

Dikatakannya perawatan mobil dinas pemerintah kota tersebut menyerap APBD hingga Rp 15 miliar.

Ditengah ekonomi yang lesu ini serta Dana Bagi Hasil yang tak kunjung cair, pelelangan segera dinilai penting.

"Anggaran perawatannya itu besar. Bensin saja, misalkan satu kendaraan satu bulan itu 500 ribu saja kali 592, berapa miliar sudah. Itu perbulan, kali 12 bulan berapa. Itu belum maintenance. Makanya kita harus ada kemauan dari badan aset untuk melelang biar tidak membebani APBD. Saya perkirakan biayanya semuanya 14 sampai 15 miliaran." ujar Yajid lagi. (*)

***

Perbarui informasi terkini, unik, dan menarik melalui medsos.

Join BBM Channel, invite PIN BBM C003408F9, Like fan page Facebook TribunKaltim.co, follow Twitter @tribunkaltim serta tonton video streaming Youtube TribunKaltim