Di Tengah Badai Defisit, Alokasi Anggaran Dinilai tak Memihak Rakyat
Anggaran beasiswa untuk anak didik yang menempuh pendidikan di luar kota yang awalnya Rp 4 milliar dipangkas menjadi Rp 2 milliar atau separuhnya.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Balikpapan 2016 resmi disahkan, Kamis (3/11/2016).
Beberapa hari sebelum pengesahan APBD-P, masyarakat mengkritisi peningkatan drastis alokasi dana untuk beberapa item anggaran yang dirasa bukan prioritas. Hal ini dianggap mencederai rasa keadilan di masyarakat.
Di tengah kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit, Pemkot Balikpapan melakukan rasionalisasi anggaran di beberapa sektor. Pendidikan misalnya.
Anggaran beasiswa untuk anak didik yang menempuh pendidikan di luar kota yang awalnya Rp 4 milliar dipangkas menjadi Rp 2 milliar atau separuhnya.
Walikota Balikpapan Rizal Effendi beralasan hal itu terpaksa dilakukan karena ketiadaan dana setelah dana bagi hasil dari pemerintah pusat mengalami pengurangan. "Mau bagaimana, uangnya tidak ada, terpaksa kita potong," kata Rizal.
Baca: Defisit, Anggaran Renovasi Rumjab Naik Malah Sektor Pendidikan Dipangkas
Direktur Eksekutif Kaltim Inisiatif Adhi Supriadi mengatakan visi misi Walikota dan Wakil Walikota yang ia dengungkan saat kampanye sebatas lips service. Visi dan misi tersebut tidak tercermin di alokasi dana APBD.
"Contoh salah satu misi Walikota meningkatkan kualitas SDM (sumber daya manusia), faktanya anggaran beasiswa dipangkas 51 persen. Belum lagi pemangkasan anggaran sektor pendidikan lainnya," katanya.
Visi menjadi kota yang nyaman dihuni, tapi anggaran penanggulangan banjir justru dipangkas 55 persen. Bicara mengenai konsepsional, visi dan misi seorang pemimpin harus diwujudkan salah satunya lewat penyusuan APBD.
Jika hal itu terjadi, maka arah pembanguna menjadi liar dan tak terkendali, akhirnya masyarakat yang menjadi korban.
Adhi mengatakan APBD disusun hanya untuk memenuhi syahwat orang tertentu.
"Anggaran rumah jabatan dan kegiatan lain yang tak penting sebenarnya ini masih bisa ditunda, tapi kenyataanya malah terjadi peningkatannya besar, sense of crisis pemerintah sangat dipertanyakan, beperpihakan kepada masyarakat tidak terlihat," katanya. (*)
*****
Baca berita unik, menarik, eksklusif dan lengkap di Harian Pagi TRIBUN KALTIM
Perbarui informasi terkini, klik www.TribunKaltim.co
Dan bergabunglah dengan medsos:
Join BBM Channel - PIN BBM C003408F9, Like fan page Facebook TribunKaltim.co, follow Twitter @tribunkaltim serta tonton video streaming Youtube TribunKaltim
