TribunKaltim/

Diduga Banyak Warga Filipina, Imigrasi akan Sisir Pinggiran Sungai

Saat ini, kata dia, sedang dilakukan pemetaan dan pendataan terkait jalur rawan serta keberadaan nelayan atau warga yang memiliki dwi kewarganegaraan.

Diduga Banyak Warga Filipina, Imigrasi akan Sisir Pinggiran Sungai
TRIBUN KALTIM/NIKO RURU
Kapal nelayan Filipina yang diamankan TNI Angkatan Laut di Perairan Karang Unarang, Ambalat, Kabupaten Nunukan. 

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Pejabat Kantor Imigrasi Klas II Nunukan mengaku mendapatkan informasi jika banyak nelayan asal Filipina yang mendiami sekitar Sungai Ular maupun di sekitar perairan Pulau Sebatik.

Mereka hidup di pesisir karena menggantungkan hidup dengan mencari kepiting.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Nunukan, Ferry Herling Ishak Suoth mengatakan, menindaklanjuti informasi dari para nelayan lokal dimaksud, pihaknya akan menyisir wilayah pinggiran untuk menegaskan kewarganegaraan penduduk yang berada di wilayah teritorial Republik Indonesia itu.

Saat ini, kata dia, sedang dilakukan pemetaan dan pendataan terkait jalur rawan serta keberadaan nelayan atau warga yang memiliki dwi kewarganegaraan.

‘’Saya akan coba memetakan. Saya akan melihat, benar tidak mereka nelayan Filipina? Kalau benar, perlu dilakukan penegasan kewarganegaraan. Jika berdasar pengakuan tanpa bukti berarti bukan Imigrasi saja yang bergerak tetapi masih tanggungjawab semua instansi termasuk TNI dan POLRI,’’ kata pria yang sebelumnya bertugas di Tahuna, Kepulauan Sangihe Nusa Utara, Provinsi Sulawesi Utara ini, Kamis (2/3/2017).

Dia mengatakan persoalan kewarganegaraan ganda membutuhkan solusi tepat mengatasinya. Jika dibiarkan terus menerus, tentu akan berpengaruh pada pertaruhan wibawa serta keamanan negara.

“Apalagi Kabupaten Nunukan merupakan tapal batas negara,” ujarnya.

Ferry mengaku bukan baru kali ini dia terlibat mengatasi persoalan kewarganegaraan ganda. Selama 2,5 tahun bertugas di Tahuna, dia pernah memprakarsai penegasan kewarganegaraan. Salah satunya dengan perkawinan silang antara warga negara Filipina dengan Indonesia.

Syaratnya, warga negara tersebut telah berdomisili di Indonesia selama 5 tahun yang dibuktikan dengan keahlian mereka berbahasa Indonesia.

‘’Undang-undangnya kan ada mengatur itu. Penegasan kewarganegaraan ini tidak rumit. Dengan memenuhi syarat dalam undang-undang seperti saya sebut tadi, akan cukup berguna bagi kita,” ujarnya.

Dengan kejelasan kewarganegaraan ini, tentu tidak akan repot memproses jika terjadi pelanggaran hukum.

“Tinggal tangkap, lalu deportasi. Selesai,’’ ujarnya.

Tentunya, kata dia, penegasan kewarganegaraan harus ditunjang pemenuhan hajat hidup serta kebutuhan masyarakat. Selama permasalahan tersebut belum bisa dilakukan, justru menjadi dilema dan bumerang bagi pemerintah.

Walaupun Indonesia tidak pernah memberikan toleransi terhadap penduduk yang memiliki dua kewarganegaraan.

‘’Yang jelas penegasan kewarganegaraan itu harus! Undang-undang negara kita juga telah mengatur. Kami akan coba perlahan mengubah mereka. Tentu kita butuh dukungan semua pihak,’’ ujarnya. (*)

Penulis: Niko Ruru
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help