Dirjen Pajak Kaltimra Mengincar 16 Wajib Pajak Nakal

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kaltimra telah mengincar/menargetkan 16 wajib pajak (WP) dari Kaltim dan Kaltara yang terindikasi menunggak pembayaran pajak.

Adapun potensi nilai tunggakan dari 16 WP tersebut sebesar Rp 1,077 triliun.

Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Kaltimra Andi Setijo Nugroho, mengungkapkan, 16 WP yang terindikasi nakal tersebut berasal dari sektor unggulan di Kaltimra, seperti kehutanan, perkebunan, pertambangan, hingga perikanan.

Secara pasti Agus enggan menjelaskan sektor apa WP yang terindikasi memiliki tunggakan paling besar.

"Sifatnya kan rahasia, tak bisa sembarangan. Kita akan tunggu saja setelah program pengampunan pajak ini berakhir akhir Maret ini, semuanya akan terlihat," ungkap Andi kepada Tribun, Senin (13/2/2017), yang ditemui secara khusus di ruangannya.

Andi menjelaskan, 16 WP yang telah disasar tersebut didapat setelah sebelumnya Kanwil DJP Kaltimra melakukan mapping semua jenis profesi dan jenis usaha di seluruh wilayah Kaltim dan Kaltara.

Baca: Jelang Akhir Periode Kedua Tax Amnesty, DJP Siapkan Loket Khusus Pembayaran Penerimaan Negara

Hasilnya memang ditemukan 16 WP tersebut yang memang belum memanfaatkan program pengampunan pajak.

Tak tanggung-tanggung, Kanwil DJP Kaltimra telah bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait fasilitas operasional, untuk penggunaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai lokasi penyanderaan para WP tersebut atau dazzling (sandera badan).

Menurutnya, penyanderaan merupakan upaya terakhir dari Kanwil DJP untuk memberi efek jera bagi penunggak pajak.

Sebelum penyanderaan, terlebih dulu pihak DJP akan melakukan teguran melalui surat. Lalu dilakukan penyitaan, pemblokiran, sampai cekal. Ketika upaya-upaya tersebut tak berhasil, maka dazzling adalah upaya terakhir.

Di beberapa kota, upaya dazzling sangat berpengaruh memberi efek jera bagi WP yang nakal. Di kota lain, Andi pun pernah menemukan sebelum dilakukan tindakan sandera, WP bermasalah tersebut pun akhirnya melunasi semua kewajibannya.

Bahkan ada juga WP yang sempat disandera dalam beberapa hari, kemudian dibayar.

Baca: Sosialisasi Tax Amnesty, DJP Kaltimra Sasar Tenan di Pusat Perbelanjaan

"Jadi langkah dazzling sangat efektif sekali, karena mereka masih memikirkan kredibilitas perusahaanya, maupun nama baiknya. Apalagi selama disandera aktivitas operasional usaha yang dijalan praktis akan berhenti. Maka mau tidak mau, mereka harus membayar dulu semua kewajibannya," ujarnya.