Home »

News

» Etam

Penunggak Pajak Jadi Sandera

Dirjen Pajak Kaltimra Mengincar 16 Wajib Pajak Nakal

Sifatnya kan rahasia, tak bisa sembarangan. Kita tunggu saja setelah program pengampunan pajak ini berakhir akhir Maret ini, semuanya akan terlihat

Dirjen Pajak Kaltimra Mengincar 16 Wajib Pajak Nakal
Tribun Jateng/Wahyu Sulistiyawan
Presiden Joko Widodo memaparkan pentingnya berinvestasi di dalam negeri pada sosialisasi Amnesti Pajak di Hotel Patra Jasa, Jalan Sisimangaraja, Kota Semarang, Jateng, Selasa (9/8/2016). Periode pengampunan pajak akan berakhir bulan Maret ini, selanjutnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kaltimra akan meneliti seluruh wajip pajak. 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kaltimra telah mengincar/menargetkan 16 wajib pajak (WP) dari Kaltim dan Kaltara yang terindikasi menunggak pembayaran pajak.

Adapun potensi nilai tunggakan dari 16 WP tersebut sebesar Rp 1,077 triliun.

Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Kaltimra Andi Setijo Nugroho, mengungkapkan, 16 WP yang terindikasi nakal tersebut berasal dari sektor unggulan di Kaltimra, seperti kehutanan, perkebunan, pertambangan, hingga perikanan.

Secara pasti Agus enggan menjelaskan sektor apa WP yang terindikasi memiliki tunggakan paling besar.

"Sifatnya kan rahasia, tak bisa sembarangan. Kita akan tunggu saja setelah program pengampunan pajak ini berakhir akhir Maret ini, semuanya akan terlihat," ungkap Andi kepada Tribun, Senin (13/2/2017), yang ditemui secara khusus di ruangannya.

Andi menjelaskan, 16 WP yang telah disasar tersebut didapat setelah sebelumnya Kanwil DJP Kaltimra melakukan mapping semua jenis profesi dan jenis usaha di seluruh wilayah Kaltim dan Kaltara.

Baca: Jelang Akhir Periode Kedua Tax Amnesty, DJP Siapkan Loket Khusus Pembayaran Penerimaan Negara

Hasilnya memang ditemukan 16 WP tersebut yang memang belum memanfaatkan program pengampunan pajak.

Tak tanggung-tanggung, Kanwil DJP Kaltimra telah bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait fasilitas operasional, untuk penggunaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai lokasi penyanderaan para WP tersebut atau dazzling (sandera badan).

Menurutnya, penyanderaan merupakan upaya terakhir dari Kanwil DJP untuk memberi efek jera bagi penunggak pajak.

Halaman
12
Penulis: Amanda Liony
Editor: Amalia Husnul Arofiati
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help