TribunKaltim/
Home »

Opini

Opini

Sistem Zonasi dan Pemerataan Pendidikan

Jika sistem persaingan bebas demikian terus dibiarkan maka selamanya sekolah favorit

Sistem Zonasi dan Pemerataan Pendidikan
TRIBUNKALTIM.CO/FACHMI RACHMAN
Pengumuman PPDB Online di SMAN 1 Balikpapan. Ribuan siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri kini diperebutkan oleh sejumlah sekolah swasta. Sebelumnya muncul kekhawatiran akan adanya permainan dalam penerimaan murid baru ini. Para kepala sekolah negeri pun sepakat untuk mengganti nomor HP-nya guna menghindari kemungkinan adanya godaan dari para orang tua murid yang ingin tetap anaknya bisa masuk ke sekolah negeri. 

Ahmad Suaedy
Komisioner Ombudsman Republik Indonesia

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun ini memberlakukan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
Disebutkan dalam Permendagri No. 17 Tahun 1917 itu bahwa setiap sekolah harus menerima minimal 90 persen peserta didik dari zona dimana sekolah itu ada. Sedangkan 10 persen lainnya, 5 persen untuk mereka yang berprestasi dengan ketentuan dan 5 persen untuk perpindahan antar daerah atau luar negeri. Diatur pula bahwa SMA dan SMK khusus kreasi provinsi harus menampung minimal 20 persen anak didik berasal dari keluarga tidak mampu di provinsi tersebut.
Kebijakan ini sebagian lahir dari saran Ombudsman RI hasil monitoring PPDB tahun lalu. Saran ini berangkat dari kenyataan adanya kesenjangan yang sangat tinggi antara sekolah yang dianggap favorit dengan sekolah di pinggiran dan sekolah yang dianggap gurem.
Disparitas itu disebabkan antara lain karena persaingan yang begitu bebas, sehingga calon-calon peserta didik berprestasi dari sisi nilai ijasah atau rapor, anak orang kaya dan pejabat menumpuk hanya di sekolah-sekolah favorit. Sementara anak-anak yang biasa saja, miskin dan pinggiran harus masuk di sekolah-sekolah yang fasilitasnya pada umunya rendah.
Persaingan sehat
Jika sistem persaingan bebas demikian terus dibiarkan maka selamanya sekolah favorit akan makin favorit dan sekolah di pinggiran dan gurem akan tetap atau makin gurem. Ini disebabkan karena pengembangan fasilitas suatu sekolah bukan hanya berasal dari anggaran rutin sekolah dari APBN dan APBD yang dipatok setiap tahunnya, melainkan juga berasal dari setidaknya dua sumber lainnya. Pertama adalah dari tambahan anggaran yang berasal dan pemerintah disebabkan karena prestasi dan akreditasi yang tinggi. Kedua, berasal dari sumbangan orang tua baik melalui Komite Sekolah maupun sumbangan pribadi orang tua murid.
Kedua sumber tambahan fasilitas tersebut mengalir ke sekolah-sekolah favorit karena faktor-faktor persaingan bebas tersebut. Akreditasi dan prestasi sudah pasti lebih tinggi untuk sekolah favorit karena fasilitas yang dimiliki dan karena masukan (input) anak didik yang sudah baik sejak semula. Dengan demikian mereka memperoleh tambahan anggaran dari prestasi tersebut lebih tinggi daripada sekolah non favorit.
Disamping itu, anak-anak dari orang kaya dan pejabat yang memiliki kuasa dan harta berlebih maka bisa memberikan sumbangan lebih banyak, baik melalui kebijakan maupun sumbangan langsung. Dari hasil pemantuan lapangan yang dilakukan oleh Ombudsman RI, misalnya, ditemukan bahwa sebuah sekolah favorit bisa mengumpulkan dana sumbangan wali murid hingga lima milyar rupiah setiap tahun sehingga sekolah tersebut bisa mengikuti semua kompetisi olah raga, kesenian, ilmu penegtahuan di setiap tingkatan serta training-training persiapannya. Bahkan, suatu sekolah memiliki tradisi moment pembagian ijasah di tempat-tempat periwisata yang bergengsi seperti di Bali atau di Singapur.
Dengan zonasi diharapkan anak didik yang memiliki prestasi dan kreatif akan terdistribusi ke segala arah hingga sekolah pinggiran dan sekolah yang selama ini dianggap gurem. Demikian juga anak dari orang kaya dan pejabat. Dengan demikian akan terjadi pemerataan dan persaingan yang seimbang bukan hanya dari input melainkan juga partisipasi pengembangan dari wali murid. Hal ini akan mengangkat sekolah-sekolah tersebut untuk bisa bersaing secara sehat dan kompetitif. Bagi orang tua yang mampu dan ingin anaknya tetap di sekolah favorit maka mereka bisa mengirim anaknya ke sekolah swasta yang baik dengan konsekuensi pembayaran yang lebih mahal.
Kendala
Ada kenyataan bahwa ternyata hampir 20 tahun desentralisasi Indonesia dan 20 persen anggaran pendidikan belum berpengaruh terhadap pola pembangunan pendidikan. Sebagian besar sekolah-sekolah negeri favorit menumpuk di pusat kota dan tempatnya saling berdekatan, beberapa di antaranya di satu kelurahan, bisa sampai 3 atau 4 sekolah unggulan dan favorit. Sudah pasti hanya mereka yang dekat secara geografis dan mereka yang bisa membayar transportasi dan persyaratan lainnya yang bisa akses sekolah tersebut.
Di samping itu, hal ini menyulitkan penerapan sistem zonasi di banyak sekali daerah. Sehingga daerah terpaksa harus melakukan modifikasi terhadap Permendikbud tersebut untuk mengatasi masih menumpuknya sekolah favorit di satu atau dua tempat dan di pusat. Oleh karena itu, kebijakan zonasi tersebut harus segera diikuti dengan pemerataan fasilitas sekolah ke daerah-daerah pinggiran di satiap daerah dengan kualitas yang sama atau sebanding. Kalau perlu segera memindahkan sekolah-sekolah tertentu yang kini menumpuk di satu lokasi dan terpusat.
Dalam situasi tersebut, sesungguhnya daerah yang memberlakukan kebijakan modifikasi permendikbud nomor 17 tersebut bisa dimaklumi untuk tahun pertama ini, karena melihat kenyataan menumpuknya fasilitas sekolah yang baik di pusat-pusat kota. Dikeluarkannya permendikbud No 17 terebut yang terlalu singkat menyulitkan daerah untuk menyesuaikannya dengan segera. Tetapi seharusnya diarahkan untuk persiapan pemberlakuan tuntas di tahun depan.
Namun, tampaknya Kemendikbud justru mengacaukan kebijakannya sendiri dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2017 di saat PPDB itu sendiri sedang berlangsung. Salah satu item di dalam SE tersebut menyatakan daerah yang sudah melakukan PPDB sebelum dikeluarkannya permen tersebut bisa terus berlangsung. Di beberapa daerah, kepala daerah tampaknya dengan sengaja memanfaatkan SE ini untuk tetap memberlakukan aturan daerah meskipun dilaksanakan setelah permen tersebut terbit.
Jika pelanggaran tersebut dibiarkan, Permendikbud yang bertujuan baik ini justru akan lumpuh di tahun depan karena keluarnya SE tersebut. (*)

Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help