Syafruddin Pasang Badan untuk Sisa Bonus PON Atlet Kaltim

SAMARINDA, TRIBUN - Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Kaltim, Syafruddin menyatakan siap pasang badan merealisasikan alokasi sisa bonus PON 2016, sebesar Rp13.791.206.900. Pasalnya, masih ada dana 'menganggur' di P-APBD Kaltim 2017 yang bisa digunakan membayar sisa bonus PON.

Menurut dia, anggota Badan Anggaran DPRD Kaltim yang menerima aksi Forum Komunikasi Atlet, Pelatih dan Cabang Olahraga se Kaltim, Selasa (15/8) lalu di Dewan, sepakat mengalokasikan sisa bonus di P-APBD Kaltim 2017.

"Pertemuan kemarin sudah sepakat, Banggar akan alokasikan sisa untuk bonus PON. Saya pasang badan. Walaupun saya ini bukan pengurus cabang olahraga atau anggota KONI," tegas Syafruddin, disela-sela istirahat uji publik Komisi IV DPRD Kaltim, tentang Raperda Perlindungan Disabilitas di Hotel Bumi Senyiur, Senin (21/8).

Banggar DPRD Kaltim berkomitmen mengalokasikan sisa bonus PON 2016. Pasalnya, lanjut Ketua DPW PKB Kaltim ini, masih ada dana yang bisa digunakan untuk menutupi sisa bonus itu di P-APBD 2017.

Sumber dana itu dari usulan Masjid Al Faroek di Jalan Kinibalu sebesar Rp 15 miliar, dan usulan rehab total mushola di DPRD Provinsi Kaltim Rp 1 miliar (untuk perencanaan). "Kan hasil keputusan rapat Banggar dan TAPD, usulan masjid itu dievaluasi dulu. Termasuk untuk perencanaan di rehab mushola yang di DPRD Kaltim. Jadi ada anggran untuk bayar sisa bonus PON," pungkasnya.

Sementara, Ketua Fraksi PAN DPRD Kaltim, Muspandi mengatakan, sebaiknya Pemprov Kaltim menyelesaikan hibah/bansos yang tertunda dari anggaran tahun 2016 lalu. "Karena usulan hibah/bansos yang diajukan dari seluruh kabupaten/kota, rata-rata untuk perbaikan atu rehab masjid atau gereja," ujar Muspandi, kepada Tribun, Senin (21/8).

Menurut dia, jika Pemprov Kaltim mengusulkan pembangunan Masjid Al Faroek di Lapangan Kinibalu, Samarinda, sebaiknya dipertimbangkan dulu. Karena, masih ada beberapa alokasi yang butuh dianggarkan.

"Seperti usulan Masjid Nurul Ijtihad yang di Long Kali, Paser. Kamaren saya cek, belum tuntas. Tapi kalau saya cek ke sebelah, katanya tinggal mengajukan permohonan pencairan," tuturnya.
Persoalan dana hibah/bansos itu, juga meninggalkan permasalahan bagi pemerintah. Misalnya, sisa pembayaran bonus PON 2016, juga belum dialokasikan di P-2017.

"Ini menjadi sisa masalah yang menjdi beban di anggaran sekarang. Harus diselesaikan, daripada nanti membebani anggaran di APBD 2018," tambahnya. (bud)