Mengapa Jokowi Tak Menolak Ide Pemutaran Film G30S/PKI dari Panglima TNI?

TRIBUNKALTIM.CO -- Presiden RI Joko Widodo tidak menolak gagasan diputarnya kembali film "Pengkhianatan G30S/PKI".

Hanya saja, Presiden Jokowi meminta agar film itu diproduksi dalam versi yang lebih kekinian agar bisa lebih diterima.

Menurut pengamat politik dan pertahanan Salim Said, sikap Presiden Jokowi tersebut sarat pertimbangan politis.

Apalagi ide nonton bareng (nobar) dilontarkan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

"Kenapa Presiden Jokowi tidak melawan gagasan pemutaran film itu? Padahal kalau kita lihat latar belakangnya beliau diangkat, dicalonkan oleh PDIP. Dan orang PDIP banyak yang tidak setuju film itu diputar," kata Salim dalam talkshow Perspektif Indonesia, Sabtu (23/9/2017).

Baca: Gara-gara Film G30S/PKI, Setiap Tahun Sang Sutradara Dihujat dengan Tuduhan Ini

Baca: Mengejutkan! Istri Sutradara G30S/PKI Ungkapkan Tujuan Film Ini Dibuat

Baca: Kisah tentang Cakrabirawa, Pasukan Elit yang Akhirnya Dibubarkan karena Dianggap Terlibat G30S/PKI

Salim berpendapat, TNI memiliki peranan politik sejak proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya tentara Indonesia.

"Makanya saya bilang sejarah politik tentara Indonesia, Tentara Indonesia itu partai. Ketua partai pertama adalah Sudirman. Ketua partai kedua bernama Nasution. Ketua partai ketiga bernama Yani. Dan yang terakhir adalah Soeharto," kata Salim.

Meskipun dwifungsi ABRI sudah dihapuskan dan tentara Indonesia tidak lagi memiliki peranan politik legal, namun mereka masih memiliki peranan politik riil.

Pernyataan dari TNi juga masih memberikan pengaruh politis.

"Dan Jokowi pintar. Dia tahu itu. Makanya Jokowi tidak melawan Nurmantyo. Karena realitasnya, tentara itu secara potensial adalah kekuatan politik," tutur Salim.

Salim memandang, gagasan pemutaran kembali film karya Arifin C Noer itu tidak bisa dilepaskan dari dua hal.

Pertama, secara historis tentara adalah musuhnya PKI.