Misteri Isi Pembicaraan Panglima TNI Usai Bertemu Jokowi, Gatot: Hanya Presiden yang Boleh Tahu
Ia berdalih, isi pembicaraannya itu hanya boleh diketahui Presiden Jokowi karena merupakan informasi intelijen.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Joko Widodo telah meminta penjelasan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo atas pernyataannya yang menimbulkan polemik.
Gatot menyebut ada institusi non-militer yang membeli 5.000 pucuk senjata.
Terkait itu, Gatot merasa tidak mendapat teguran atas pernyataannya yang menjadi polemik.
"Siapa yang kena tegur? Saya lapor ke Presiden," kata Gatot di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Rabu (27/9/2017), seperti dilansir Kompas.com.
Gatot juga enggan mengungkapkan isi pembicaraannya dengan Presiden Jokowi.
Ia berdalih, isi pembicaraannya itu hanya boleh diketahui Presiden Jokowi karena merupakan informasi intelijen.
Bahkan, Menteri Pertahanan atau Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pun tidak ia informasikan.
"Tanggapan Presiden tidak boleh saya sampaikan. Karena Anda bukan Presiden. Yang saya sampaikan adalah informasi intelijen. Maka hanya Presiden yang boleh tahu," ujar Gatot.
"Kemarin yang saya sampaikan belum akan terjadi. Maka semuanya informasi hanya boleh saya sampaikan kepada atasan saya Presiden. Menko Polhukam pun tidak Menhan pun tidak," tambah dia.
Presiden Jokowi menerima penjelasan Panglima TNI saat bertemu di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (27/9/2017) malam, saat Jokowi tiba dari kunjungan kerja di Provinsi Bali.
Jokowi mengaku tidak bisa mengungkapkan soal penjelasan yang disampaikan Panglima kepadanya.
"Ya tadi malam, setelah saya dari Bali, (Panglima) sudah bertemu saya di Halim. Sudah dijelaskan," kata Jokowi kepada wartawan di Jakarta Convention Center, Senayan, Rabu (27/9/2017).
Panglima TNI memang biasanya mengantar dan menjemput di Bandara Halim tiap kali Jokowi melakukan perjalanan ke luar kota atau luar negeri.
Jokowi mengaku tidak semua informasi bisa disampaikan ke publik, termasuk isi pembicaraanya dengan Panglima TNI.
Ia justru meminta publik untuk mengacu pada pernyataan yang disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.
