Sembilan Jaksa Dampingi KPU Kaltim

SAMARINDA, TRIBUN - Kejaksaan Tinggi Kaltim menyiapkan sembilan jaksa bidang perdata dan tata usaha negara (Datun) yang akan mendampingi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kaltim, dalam pelaksanaan kegiatan di pemilihan gubernur Kaltim 2018 mendatang. Ini diungkapkan Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim, Fadil Zumhana, kepada wartawan.

"Sudah ada jaksanya dari Asdatun (Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara). Sekitar sembilan orang jaksa yang akan mendampinginya," kata Fadil, usai usai menandatangani kerjasama kesepakatan bidang perdata dan tata usaha negara dengan KPU Provinsi Kaltim di Hotel Bumi Senyiur, Samarinda, Senin (2/10).

Kerjasama Kejati Kaltim dan KPU Kaltim, kata Fadil, terkait pendampingan dalam pengadaan barang dan jasa, legal opinion dan legal assistance. "Karena jaksa pengacara negara ini, sebetulnya sangat diperlukan oleh pemerintah yang memakai atau menggunakan keuangan negara. Supaya keuangan negara itu terkontrol dan tidak terjadi pelanggaran apalagi terjadi korupsi," tutur mantan Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI.

Menurut dia, kerjasama atau MoU ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari negara. "Itu digunakan untu mencegah terjadinya korupsi dan memberikan arahan-arahan, agar seluruh kegiatan yang berjalan sesuai peraturan perundang-undangan," jelasnya.

Dalam sambutannya, Fadil memaparkan secara singkat, tujuan dari kerjasama dibidang perdata dan tata usaha negara. Kerjasama ini memberikan bantuan hukum atau memberikan bantuan pengacara negara, sebagai mediator dan fasilitator dalam persoalan hukum.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kaltim, Muhammad Taufik mengatakan, dengan adanya MoU dengan Kodam IV Mulawarman, Polda Kaltim dan Kejati Kaltim, dihrapkan pemilihan gubernur 2018 bisa sukses.

Mulai dari proses tahapan, pelaksanaan hingga pemungutan suara dan penghitungan sampai penetapan serta pelantikan, bisa sesuai jadwal. "Bukan hanya sesuai jadwal tahapan. Tapi bisa berjalan lancar, aman dan kondusif dalam pengamanan proses kampanye dan pemilihannya," ujar Taufik.

Ia juga menyampaikan terimakasih kepada Kepala Kejati Kaltim, Fadil Zumhana yang bersedia menandatangani langsung nota kesepahaman atau kesepakatan kerjasama dibidang perdata dan tata usaha negara. "Dan juga dalam pengelolaan keuangan. Saya berharap akan ada komunikasi intensif dengan Kejaksaan Tinggi. Kita membutuhkan advis dan arahan dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan di pilgub ini," tambahnya. (bud)