TribunKaltim/
Home »

News

» Jakarta

Gubernur Baru Jakarta

Soal Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Anies Baswedan Diharapkan Bawa Angin Baru

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berharap Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan dapat membawa angin baru dalam pembahasan reklamasi.

Soal Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Anies Baswedan Diharapkan Bawa Angin Baru
PRESIDENTIAL PALACE/AGUS SUPARTO
Aktivitas reklamasi menggunakan alat berat terlihat melalui pantauan udara terus berlangsung di Pulau G yang terletak di bibir Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Kamis (14/4/2016). Sebelumnya Komisi IV DPR dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pidjiastuti sepakat agar proyek reklamasi Teluk Jakarta dihentikan. 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berharap Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan dapat membawa angin baru dalam pembahasan reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Wasekjen PKB Dita Sari berharap penilaian terhadap kelanjutan projek reklamasi dapat sungguh-sungguh didasarkan pada manfaat apa yang akan diperoleh rakyat dan bukan lagi menjadi bahan bakar bagi kontestasi politik apapun.

"Para penyokong reklamasi menyatakan bahwa reklamasi penting untuk menambah luas tanah. Bagi PKB, argumentasi bahwa reklamasi adalah vital untuk Jakarta yang sudah terlalu padat tidak bisa kami terima," kata Dita dalam keterangan tertulis, Kamis (12/10/2017).

Dibandingkan kepadatan di kota Paris (400 jiwa/ha) dan Copenhagen (600 jiwa/ha), kata Dita, Jakarta relatif masih lumayan yaitu 150 jiwa/ha.

Menurutnya, persoalan ibukota adalah kepadatan itu tidak didukung dengan penambahan kepadatan lantai terbangun dan infrastruktur pendukung di dalam Jakarta.

"Mengapa bukan kepadatan lantai dan infrastruktur publik saja yang fokus dibangun? Mengapa malah "mlipir" ke laut pantura untuk menambah lahan?" kata Dita.

Baca: 3 Jajanan Pisang yang Lagi Viral, Cocok Banget untuk Generasi Milenial

Dita juga meragukan klaim bahwa reklamasi adalah untuk kepentingan umum.

Ia menilai reklamasi justru mengubah space yang tadinya merupakan milik bersama, menjadi milik pribadi pribadi.

Swasta diperbolehkan mengokupasi ruang publik untuk kepentingan komersialnya, atas izin pemerintah.

Halaman
12
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help