Soal Lahan Transmart, Banyak Syarat dari Pemkot, Direktur MBS Merasa Terjepit

Laporan wartawan Tribun Kaltim, Anjas Pratama

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Adanya opsi dari Pemkot Samarinda yang memungkinkan MBS bisa langsung mengurus izin tanpa harus mengubah RTRW Samarinda ditanggapi Agus Dwi Tarto, Direktur Perusda MBS, saat dikonfirmasi Tribun, Jumat (8/12/2017). 

Salah satu opsi tersebut, yakni MBS tidak memasukkan lahan seluas 6 ribu meter persegi sebagai lahan dibangunnya gedung Transmart. 

"Aduh, bagaimana ya, kalau pandangan orang, kasih opsi itu, ya kalau bisa yang menguntungkan. Misalkan saja, kalah 6 ribu meter ini, dibuatkan ruko.

Baca: Lembaga Anti Korupsi Kaltim Urusi Politik Praktis, Ini Sindiran Pokja 30

Baca: Fredrich Yunadi Ungkap Alasan Mundur Jadi Kuasa Hukum Novanto, Ini Kata Pengacara Lainnya

Baca: Perjuangan Induk Monyet, Usai Ditabrak Motor Ia Berjuang Selamatkan Anaknya dari Santapan Anjing

Satu meter persegi disewakan Rp 3 juta. Nah, uang yang hilang itu berapa ya ? (Jika harus hilangkan 6 ribu meter persegi). Masa yang namanya Perusda, diminta kuat setor PAD, tetapi kesempatannya dilemahkan.

Sedihlah saya itu kadang-kadang. Mau nangis rasanya. Kasih opsi kok melemahkan Perusda. Cara berpikirnya bagaimana?" ucapnya. 

Ia pun tak menampik jika investor bisa saja jenuh dengan kondisi peluang investasi yang terkesan ribet tersebut. 

Baca: Hadir di Pelantikan Panglima TNI, Tak Berkata-kata Jenderal Gatot yang Gandeng Istri Hanya Tersenyum

Baca: Diduga Melanggar Dispilin, Kejati Kaltim Copot Aspidsus, Ini yang Pelanggaran Dilaporkan

Baca: Deretan 10 Artis Indonesia Ini Berani Pamer Foto Seksi di Instagram, Hot Banget!

"Ya, kalau bahasa orang sini, muyak gitu loh. Gimana ya. Kok jadi membabi-buta pemerintah ini.

Rakyatnya katanya harus dicintai. Kami disuruh minta aturan, ya ikut. Kalau dilihat tak ada koordinasi dengan BPN, saya tak mengerti. Sampai hari ini, sertifikasi kami di BPN masih 4,1 Ha.