Beri Kartu Kuning ke Jokowi, Ketua BEM UI Dapat Hadiah Umrah dan Beasiswa dari Sosok Ini

Zaadit mengatakan, kartu kuning itu diberikan kepada Jokowi sebagai bentuk peringatan atas berbagai masalah yang terjadi di dalam negeri.

Tribunnews
Zaadit Taqwa, ketua BEM UI beberkan alasan acungkan 'kartu kuning' untuk Jokowi 

TRIBUNKALTIM.CO - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Zaadit Taqwa memberikan "kartu kuning" kepada Presiden RI, Joko Widodo.

Aksi itu dilakukan saat Jokowi menghadiri acara Dies Natalis Ke-68 UI di Balairung, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2018).

Akibat aksi itu, Zaadit diamankan Paspampres.

Zaadit mengatakan, kartu kuning itu diberikan kepada Jokowi sebagai bentuk peringatan atas berbagai masalah yang terjadi di dalam negeri.

"Sudah seharusnya Presiden Joko Widodo diberi peringatan untuk melakukan evaluasi di tahun keempatnya” kata Zaadit kepada Kompas.com, Jumat (2/2/2018).

Baca: Geger, Ada Mayat Tersangkut di Kolong Jembatan, di Kampung Baru Balikpapan

Ketua BEM UI saat memberikan kartu kuning kepada Presiden Jokowi
Ketua BEM UI saat memberikan kartu kuning kepada Presiden Jokowi (Kompas.com)

Zaadit mengatakan, dalam tahun keempat pemerintahan Jokowi, ada sejumlah hal yang menjadi sorotan BEM UI.

Masalah tersebut adalah isu gizi buruk di Asmat, isu penghidupan kembali dwifungsi Polri/TNI, dan penerapan peraturan baru organisasi mahasiswa.

"Masih banyak isu yang membuat masyarakat resah atas kondisi Indonesia," kata Zaadit.

Isu gizi buruk di Asmat berdasarkan data Kemenkes menyebutkan, terdapat 646 anak terkena wabah campak dan 144 anak menderita gizi buruk di Asmat.

Baca: Penampilannya Dinilai Terlalu Vulgar, Ashanty Panen Hujatan

Selain itu, ditemukan pula 25 anak suspek campak serta empat anak yang terkena campak dan gizi buruk.

BEM UI mempertanyakan mengapa gizi buruk masih terus terjadi meski Papua memiliki dana otonomi khusus atau otsus yang besar.

Pada 2017, dana otsus untuk Papua mencapai Rp 11,67 triliun, yaitu Rp 8,2 triliun untuk Provinsi Papua dan Rp 3,47 triliun untuk Provinsi Papua Barat.

"Kondisi gizi buruk tersebut tidak sebanding dengan dana otonomi khusus yang pemerintah alokasikan untuk Papua," katanya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved