DAK tak Sesuai Kondisi Lapangan Disdik Malinau Pernah Kembalikan Dana Pusat

dana yang diberikan tidak sesuai kondisi di lapangan. Biaya pembangunan jauh lebih mahal menjadi alasan utama dana tersebut dikembalikan

DAK tak Sesuai Kondisi Lapangan Disdik Malinau Pernah Kembalikan Dana Pusat
TRIBUN KALTIM/PURNOMO SUSANTO
Suasana kegiatan belajar di SDN 007 Punan Setarap, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. 

TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU - Seperti tak pernah belajar dari pengalaman sebelumnya, pemerintah pusat terus saja membayangkan pembangunan di daerah perbatasan dan pedalaman sama dengan daerah perkotaan. Misalnya tahun 2016 lalu, Disdik Malinau terpaksa mengembalikan Dana Alokasi Khusus (DAK) khusus pendidikan dari Kementerian Pendidikan karena pihak sekolah tidak berani menggunakan.

Bagaimana tidak, dana yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Biaya pembangunan lebih mahal dari daerah perkotaan menjadi alasan utama dana tersebut dikembalikan. Sehingga, pihak sekolah tidak dapat merealisasikan dana yang diberikan menjadi sebuah bangunan. Padahal, pembangunan fasilitas pendidikan di pedalaman dan perbatasan sangatlah diperlukan.

Kasus serupa selanjutnya tahun 2017 lalu, Dinas Pendidikan mendapatkan alokasi DAK untuk pembangunan dua lokasl SMP di Desa Setarap, Kecamatan Malinau Selatan Hilir. Sesuai dengan pagu anggaran, sekolah diserahi anggaran sebesar Rp 456 juta lebih. Namun, finishing sekolah tidak dapat dilakukan.

"Waktu itu, kita mendapatkan bantuan anggaran untuk pembangunan Ruang Kegiatan Belajar (RKB). Namun, kondisi dana saat itu kita masih kekurangan. Seperti pekerjaan-pekerjaan finishing, yakni pemasangan instalasi listrik. Sehingga, untuk menyelesaikan kegiatan tersebut kami memerlukan tambahan dana sekitar Rp 400 juta," ujar Kasi Tugas Perbantuan sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DAK Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Jhon LS.

Kembali, kasus seperti ini terjadi tahun ini. Jhon mengaku, Disdik Malinau mendapatkan kegiatan pembangunan RKB. Adapun sekolah yang mendapat bantuan, yakni SDN 05 Malinau Kota, SDN 03 Sungai Boh, SDN 03 Malinau Selatan dan SDN 05 Malinau Selatan Hilir. Namun kembali lagi kondisi anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

"Setiap sekolah, sesuai penetapan DAK akan diberikan Rp 2,5 juta. Sedangkan, kebutuhan nyata di lapangan itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi. Di daerah pedalaman biaya yang diperlukan Rp 4 juta - Rp 5 juta. Kalau perbandiangan harga ini kan sangat jauh dari bantuan yang diberikan. Tapi, ketentuan DAK memang begitu," paparnya.

Melihat kondisi ini, pihak sekolah sekali lagi diminta untuk mensiasati anggaran yang diberikan bisa digunakan cukup untuk pembangunan. Seperti halnya dana BOS, pengelolaan dana ini dilaksanakan secara swakelola. Oleh karenanya, Jhon meminta kepada sekolah, dapat menyusun perencanaan dengan baik.

"Aturannya swakelola. Ya bagaimana sekolah bisa menyusun rencana sebaik mungkin, agar dengan anggaran yang ada volume bangunan terpenuhi. Sebab kalau masih menyisakan pekerjaan apalagi terlalu banyak maka akan membebani daerah. Sementara saat ini kondisi keuangan daerah terbatas," ungkapnya.

Satu sekolah di pusat pemerintahan mendapatkan juga dana tersebut. Menurutnya, dengan dana sebesar itu tidak akan menjadi masalah bagi sekolah tersebut. Sebab akses sekolah itu lebih mudah. Namun, masalah mucul ketika dana ini disalurkan kepada sekolah-sekolah di pedalaman dan perbatasan.

Seperti diwartakan seblumnya, biaya pengangkutan material bangunan di sana bisa lebih mahal dibandingkan dengan harga material bangunan itu sendiri. Misalnya semen, satu sak semen di Kecamatan Sungai Tubu bisa mencapai Rp 200 ribu lebih. Bahkan, mencapai Rp 300 - Rp 500 ribu persak. Harga ini, biasanya di wilayah yang pengangkutannya harus menggunakan pesawat. (*)

Rp 1,7 M untuk Pengadaan Buku
MENUNJANG proses belajar mengajar siswa di sekolah dasar, tahun 2017 lalu Disdik Malinau mendapatkan DAK sebesar Rp 1,7 miliar. Dana tersebut khusus untuk melaksanakan kegiatan pengadaan buku. Penerima dana ini adalah SD yang akan menerapkan kurikulum Pendidikan Tahun 2013 (K-13). Untuk itu, hanya 35 SD di Malinau yang mendapatkan dana ini.

"Tidak semua sekolah dapat dana ini. SD yang mau melaksanakan K-13 saja yang dapat. SMP pun tidak. Untuk belanja buku, yang direalisasikan sebesar Rp 1,7 miliar. Pengadaan buku, dikerjakan oleh CV Tama Berkat Abadi bekerjasama dengan penerbit," ujar Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DAK Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Jhon S.

Rinciannya, masing-masing sekolah penerima dana ini akan mendapatkan buku sebanyak 840 buku. Terkait dengan harga satuannya, Jhon menyebutkan, semua ditentukan oleh penerbit. Dalam jumlah buku sebanyak itu, bantuan buku panduan pendidikan 15 judul dan buku referensi sebanyak 10 judul. "Kemudian, kita juga mendapatkan buku lainnya, dengan setiap judul sebanyak 3 buku," paparnya.

"Sedangkan untuk penerima bantuan buku ini berasal dari Kecamatan Malinau Barat 4 SD, Kota 7 SD, Utara 13 SD, Selatan 5 SD, Selatan Hilir 2 SD dan Kecamatan Mentarang sebanyak 4 SD. Sedangkan untuk SD-SD di wilayah pusat pemerintahan yang telah mendapatkan K-13, sudah tidak mendapatkan bantuan itu lagi. Ini khusus sekolah yang belum melaksanakan K-13," tandasnya. (*)

Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help