Ekonomi Hijau jadi Topik Para Kandidat Cagub Kaltim, Ini Tanggapan Kelompok Tani

SAMARINDA, TRIBUN - Masalah ekonomi hijau masih menjadi topik yang ditawarkan para kandidat yang akan bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim tahun 2018 ini.

Dalam Deklarasi Kampanye Damai dan Keterbukaan Informasi Publik yang digelar di GOR Sempaja, Jalan Wahid Hasyim, Minggu (18/2), isu lingkungan ini beberapa kali terdengar disuarakan para pasangan calon (paslon).

Salah satunya dilontarkan Syaharie Jaang, Calon Gubernur (Cagub) paslon nomor urut 2. Walikota Samarinda non aktif ini mengatakan, akan berupaya mewujudkan Kaltim yang mandiri, mampu bersaing dengan tumpuan pada pengelolaan SDA yang bisa diperbaharui, dan menitikberatkan pada pertanian dalam arti luas, peternakan, perkebunan, dan perikanan.

Fakta saat ini, kata Jaang, kebutuhan Kaltim yang berkaitan dengan pertanian 70 persennya masih didatangkan dari luar Kaltim.

Baca: Asyik Bandara Samarinda Baru Diperkirakan bisa Beroperasi saat Lebaran

Baca: Diduga Kampanye Pilgub saat Reses, Ini Kata Anggota DPRD Kaltim

Baca: Dosen Hukum Unmul: Kalau Pejabat Publik Mau Kampanye, Wajib Cuti

Andi Sofyan Hasdam, Cagub paslon nomor urut 1 berjanji akan mewujudkan 5 program kesejahteraan masyarakat dengan istilah 5 sehat, yakni sehat masyarakat, sehat pendidikan, sehat ekonomi dan investasi, sehat lingkungan hidup, dan sehat pemerintahan.

Rusmadi Wongso, Cagub paslon nomor urut 4, berjanji akan mewujudkan swasembada pangan di Kaltim. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, petani dan nelayan menurutnya harus dibantu. Ekploitasi SDA, batubara, migas, menurutnya sah-sah saja. Yang penting, kelestarian lingkungan merupakan harga mati yang harus dijaga.

Isran Noor, dalam suatu kesempatan baru-baru ini mengatakan, nantinya, lahan-lahan eks tambang ini perlu dihijaukan. Dia juga mengaku sangat menyambut baik adanya ide dari masyarakat yang ingin menanam hijauan pakan ternak di lahan-lahan eks tambang.

Pemanfaatan lahan eks tambang ini menurutnya menjadi bagian kecil dari program ekonomi hijau yang akan diwujudkan.

Baru-baru ini, Wisdiyanto, Ketua Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kaltim mengatakan, kurang maksimalnya perhatian pemerintah masih menjadi kendala dalam pembangunan sektor pertanian di Provinsi Kaltim.

Selama ini, pemerintah masih fokus menggarap SDA yang tidak bisa diperbaharui sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara sektor pertanian, yang sebenarnya memiliki potensi cukup besar sebagai sumber PAD, belum dilirik.

Sesuai rilis terakhir Badan Pusat Statistik Provinsi Kaltim, pada Desember 2017 terdapat 3 subsektor pertanian yang daya beli petaninya rendah, salah satunya adalah NTP (Nilai Tukar Petani) di Tanaman Pangan sebesar 94,81 poin atau mengalami penurunan 0,27 persen dibanding bulan November di tahun yang sama. Di mana seperti diketahui, keseimbangan NTP adalah 100. Jika NTP berada di atas angka 100, maka petani petani memperoleh keuntungan. Namun jika NTP masih di bawah 100, maka petani masih merugi karena hasil penjualan hasil pertanian belum bisa menutupi biaya produksi.

Menurutnya, sosok pemimpin yang dibutuhkan Provinsi Kaltim saat ini adalah pemimpin yang tak lagi memprioritaskan PAD dari eksploitasi SDA yang tak bisa diperbaharui, tapi yang bisa diperbaharui yakni bidang pertanian dalam arti luas.