Pembentukan DOB Kutai Pesisir Disetujui setelah 18 Tahun Diperjuangkan

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Masyarakat pesisir sudah la memperjuangkan pemekaran wilayah Kutai Pesisir dengan tujuan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ketua Tim Sukses Pemekaran Kabupaten Kutai Pesisir Sudirman mengemukakan, perjuangan ini bergulir sejak 2001.

Semula wacana pemekaran Kutai Pesisir digulirkan karena adanya kesenjangan pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir. Selain itu anggaran yang diterima 5 kecamatan dari kabupaten sangat kecil. Kondisi wilayah pesisir belum ada perubahan yang signifikan. Jalan dan infrastruktur masih banyak rusak, kesejahteraan masyarakat masih kurang.

Menurut dia, daerah pesisir jauh tertinggal dari daerah lain dan sangat memprihatinkan. Pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang selama ini digaungkan Bupati Kukar jauh dengan harapan masyarakat yang ada di wilayah pesisir.

Baca: Gerindra Kaltim Instruksikan Gerindra Kukar Dukung DOB Kutai Pesisir‎

Bahkan, pemekaran wilayah Kutai Pesisir telah dikaji oleh tim dari Universitas Padjajaran Bandung. Hasilnya Kutai Pesisir layak dimekarkan. Bahkan, DPRD Kukar kala itu memberikan rekomendasi menyetujui adanya pemekaran Kutai Pesisir.

Namun di tengah perjalanan, Bupati Kukar Rita Widyasari saat itu tetap mempertahankan agar Kutai Pesisir tetap menjadi bagian dari Kukar. Rita mengakui, kawasan pesisir selama ini menjadi penyetor terbesar dari sektor migas untuk Kukar. Sebagai daerah penghasil, Rita berpendapat jika terjadi disparitas atau kesenjangan bukan berarti harus membentuk wilayah baru atau pemekaran.

"Begini saya kasih ilustrasi, kalau rumah kita bocor, lantainya jelek, apa kita harus beli rumah baru. Bangun baru lebih mahal, kenapa nggak kita perbaiki saja yang ada dengan biaya lebih murah, lebih cepat dan tetap tidak meninggalkan kenangan rumah itu," jelas Rita saat itu.

Dia menambahkan, negara saja yang uangnya banyak masih mengalami disparitas atau kesenjangan. Ini bisa dilihat dari jalan-jalan status negara dan kawasan perbatasan.

Baca: Plt Bupati Kukar Teken Surat Dukungan, Siap Kawal Proses Pemekaran Kutai Pesisir

Namun, Senin (19/2) lalu, sejarah menentukan lain. Plt Bupati Kukar Edi Damansyah menyatakan mendukung pemekaran Kutai Pesisir dengan mengeluarkan surat resmi diberikan kepada Timses Pemekaran Kutai Pesisir.

Surat dukungan pemekaran ini sudah lama ditunggu warga pesisir di 5 kecamatan, yakni Muara Jawa, Samboja, Loa Janan, Anggana, dan Sangasanga. Selama ini proses pemekaran Kutai Pesisir selalu terganjal surat rekomendasi Bupati Kukar.

Sudirman menganggap, penyerahan surat dukungan dari Plt Bupati Kukar sebagai momentum hari bersejarah dari perjalanan panjang perjuangan mereka selama 18 tahun silam

Baca: Didakwa Terima Gratifikasi Rp 469 Miliar, Rita dan Khoi Kompak Tolak Dakwaan Jaksa

"Ini menjadi hari bersejarah bagi kami. Pemkab Kukar mendukung pemekaran Kabupaten Kutai Pesisir," kata Sudirman.

Selanjutnya, ia akan membawa surat resmi dukungan Pemkab Kukar terhadap pemekaran wilayah Kutai Pesisir kepada DPRD Kukar agar segera diparipurnakan. (*)