Pelanggaran, Pasutri dan Pengurus Parpol di Nunukan jadi Anggota PPK dan PPS di Nunukan

Kami masih olah data. Kemungkinan kami selesaikan lewat sidang penyelesaian dugaan pelanggaran pemilu biasa.

Pelanggaran, Pasutri dan Pengurus Parpol di Nunukan jadi Anggota PPK dan PPS di Nunukan
TRIBUN KALTIM/BUDI SUSILO
Ilustrasi: Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kota Balikpapan dilantik dan disumpah jabatan di aula Gedung Pemkot Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman pada Jumat (9/3/2018) pagi. 

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nunukan sedang menyelidiki dugaan pelanggaran saat rekrutmen anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di sejumlah kecamatan di Kabupaten Nunukan.

Ketua Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Nunukan, Abdul Rahman mengatakan, pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses rekrutmen anggota PPK dan PPS dimaksud. Misalnya saja, ada anggota PPK dan PPS yang dicurigai terlibat partai politik dan ada juga yang memiliki ikatan perkawinan sebagai penyelenggara Pemilu.

"Kami temukan beberapa kejanggalan pada anggota PPS dan PPK yang baru dilantik," ujarnya, Senin (12/3/2018).

Dia mengungkapkan dari hasil kajian Bawaslu Kabupaten Nunukan, ada anggota PPS di Pulau Sebatik yang terdaftar sebagai anggota partai politik.

"Kemudian ada juga di Sebatik, suami istri menjadi penyelenggara Pemilu. Kasus serupa juga ditemukan di kecamatan Lumbis dan kecamatan Lumbis Ogong. Sesuai PKPU Nomor 3/2018, tidak boleh ada ikatan perkawinan bagi sesama penyelenggara Pemilu. Jadi nanti harus diganti kalau terbukti," ujarnya.

Rahman mengatakan, saat ini pihaknya juga tengah mendalami laporan dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan.

"Kami masih olah data. Kemungkinan kami selesaikan lewat sidang penyelesaian dugaan pelanggaran pemilu biasa. Kalau laporan memenuhi unsur formil dan materiil artinya kami akan bersidang perdana dan pertama bagi Bawaslu," katanya.

Pihaknya membuka kesempatan kepada masyarakat untuk melapor jika merasa dirugikan saat seleksi administrasi oleh penyelenggara Pemilu.

"Caranya pelapor cukup datang ke Kantor Bawaslu Kabupaten Nunukan, mengisi form data dan aduan di komputer yang telah tersedia di layar. Mengisi apa keputusan yang diinginkan dalam persidangan," ujarnya.

Setelah menerima laporan itu, Bawaslu segera mempelajari, apakah laporan tersebut telah terpenuhi unsur formil materil? Setelah itu, Bawaslu bakal menggelar sidang pembacaan putusan pendahuluan.

"Apakah lanjut ke pemeriksaan saksi? Akankah ke tahap selanjutnya atau tidak? Kalau kaitannya etik kita kasih ke DKPP," ujarnya. (*)

Penulis: Niko Ruru
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved