Seperti DKI, Rusmadi Siapkan Program Rumah DP 0 Persen, Ini Besaran Uang Cicilan yang Dibayar
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kaltim Rusmadi-Safaruddin mendeklarasikan Program Rumah Layak Huni.
Penulis: Rafan Dwinanto | Editor: Sumarsono
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kaltim Rusmadi-Safaruddin mendeklarasikan Program Rumah Layak Huni. Meniru Program Gubernur DKI Jakarta, Rusmadi telah menyiapkan Program Rumah DP (uang muka) 0 persen bagi masyarakat Kaltim yang tidak mampu.
Deklarasi Program Rumah Layak Huni berlangsung di Gedung Pramuka Samarinda, Sabtu (17/3) sore. Rusmadi menargetkan pembangunan sekitar 40 ribu unit rumah layak huni selama lima tahun.
"Sangat bisa. Dan kita di Provinsi (Kaltim) sudah melakukan itu," kata mantan Sekprov Kaltim ini. Selama ini lanjutnya, Pemprov membangun ribuan unit rumah layak huni yang diberikan secara gratis kepada masyarakat.
Baca: Perindah Rumah Adat Baloy, Puluhan Pelajar SMA Bikin Mural
"Kita juga bantu untuk rumah layak huni yang Rp 45juta hingga Rp 50 juta itu. Tapi, bantuan itukan terbatas," ujarnya.
Secara garis besar, rumah layak huni yang jadi programnya akan dikelola oleh perusahaan daerah. Pembelian rumah dengan sistem angsuran Rp 600 ribu sampai Rp 1 juta. "Kalkulasi angsuran ini harus tepat. Jangan lebih berat dari biaya sewa rumah. Jangka waktu kredit juga sampai 20 tahun," katanya lagi.
Menurut Rusmadi, program ini merupakan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dia menolak program yang diusungnya mengadopsi program Anies-Sandi yang sukses memenangi Pilkada Jakarta.
Kondisi faktualnya, kata Rusmadi, kemampuan pengembang membangun rumah layak huni tidak sebesar permintaan masyarakat. Sehingga, banyak masyarakat yang masih tinggal di rumah sewa.
Baca: Rumah Murah Baru Terbangun 700 Unit, yang Antre Sudah 3.000 Orang!
"Tugas Gubernur menjamin kehidupan layak bagi masyarakat. Semua program diarahkan untuk mengurangi jumlah orang miskin. Salah satu faktor yang membuat masyarakat tak sejahtera adalah terbebani sewa rumah yang tinggi. Jadi program layak huni ini keniscayaan. Angsuran beban sama kaya sewa bulanan," urainya.
Rusmadi menjanjikan, program ini akan dilaksanakan pada tahun pertamanya menjabat, jika terpilih sebagai Gubernur Kaltim. "2019 harus sudah jalan. Kita fokuskan utama yang di perkotaan dulu," tuturnya.
Joko Martono, Wakil Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK), DPD Real Estate Indonesia (REI) Kaltim, menjadi salah satu penggagas Program Rumah Layak Huni (RLH) dengan DP (uang muka) 0 persen yang diusung Rusmadi-Safaruddin.
Sebagai orang yang berkecimpung di sektor properti, Joko yakin program ini bisa direalisasikan. "Yang bikin murah itu karena ada subsidi dari pemerintah," ungkap Joko.
Skemanya, Pemprov menghibahkan tanah sebagai penyertaan modal kepada perusda. "Karena menghibahkan tanah kepada orang per orang tak boleh. Jadi, harus diberikan kepada Perusda, selanjutnya perusda yang kelola," kata Joko.
Selanjutnya, perusda melibatkan kontraktor dalam pembangunan rumah bersubsidi tersebut.
