Nah, Dana Desa Juga Bisa Digunakan untuk Meningkatkan Taraf Kesehatan Warga
Dana Desa tidak selalu harus digunakan untuk pembangunan infrastruktur di desa.
Penulis: Rafan Dwinanto |
lihat foto
Laporan Tribun Kaltim, Rafan A Dwinanto
TRIBUN KALTIM.CO, SAMARINDA - Dana Desa tidak selalu harus digunakan untuk pembangunan infrastruktur di desa.
Dana Desa, juga bisa digunakan untuk meningkatkan taraf kesehatan warga.
Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Moh Jauhar Effendi, Senin (26/3/2018).
Menurut Jauhar, ada dua fokus penggunaan dana desa, yakni untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Baca: Gara-gara Foto yang Dibelinya Rp 27 Ribu, Pria Ini Jadi Kaya Mendadak!
"Nah pemberdayaan masyarakat ini bisa dimanfaatkan untuk kesehatan,” katanya.
Jauhar mempersilakan kepala desa beserta perangkatnya menyelenggarakan musyawarah desa, guna menetapkan pembagian penggunaan dana desa, menyesuaikan kebutuhan porsi pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya.
Penggunaan dana desa untuk kesehatan masyarakat ini diungkapkan Jauhar, lantaran melihat masih banyaknya kasus stunting (anak tumbuh kerdil karena kekurangan gizi) di Kaltim.
Baca: Lagi LDR-an? Perhatikan 7 Tanda Ini yang Bikin Hubungan Bakal Bubar!
"Dengan demikian, dana desa ini diharap membantu pemerintah pusat dalam penanganan kasus stunting yang juga terjadi di wilayah Kaltim," ujarnya.
Sekadar informasi, DPMPD Kaltim kembali menyelenggarakan program monitoring dan evaluasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa melalui dialog interaktif bertajuk Kiprah Desa.
Tahun ini Kiprah Desa diselenggarakan di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) karena menyesuaikan isu strategis nasional di daerah.
Baca: Kecewa ATM Diblokir, Nasabah BRI Belasan Tahun Pilih Tutup Rekening
Kabupaten PPU menjadi isu strategis nasional dalam hal inetrvensi penanganan kasus stunting atau anak dengan kondisi kerdil akibat gagalnya tumbuh kembang anak karena kekurangan asupan gizi seimbang.
“Awalnya kita sudah tetapkan Kiprah Desa diselenggarakan di Kabupaten Berau. Tapi karena informasinya PPU menjadi isu strategis nasional makanya kita alihkan untuk memberi perhatian membantu penanganannya,” tutur Jauhar. (*)
