Komisi II akan Fasilitasi BPSK Bulungan dan Tarakan Bertemu Disperindagkop Provinsi
Melalui ketuanya, Jhonny Laing Impang, Komisi II siap memfasilitasi BPSK Bulungan dipertemukan dengan Disperindagkop.
lihat foto
Laporan wartawan Tribun Kaltim Muhammad Arfan
TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Permasalahan belum tersedianya dana operasional kegiatan dan gaji masing-masing sembilan anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bulungan dan BPSK Bulungan menjadi atensi Komisi II DPRD Kalimantan Utara.
Melalui ketuanya, Jhonny Laing Impang, Komisi II siap memfasilitasi BPSK Bulungan dipertemukan dengan Disperindagkop Kalimantan Utara.
Menurut politisinya PDI-Perjuangan ini, BPSK bisa berfungsi maksimal jika didukung ketersediaan anggaran.
Baca: Ini Catatan Bawaslu Kaltim untuk Pelanggaran Kampanye 4 Paslon
"DPRD tidak punya kewenangan mencampuri itu. Akan tetapi kami terima setiap aspirasi yang masuk. Jadi semampu kami sampaikan aspirasi itu ke eksekutif," kata Jhony kepada Tribun, Selasa (27/3/2018).
Dia merencanakan, pekan depan Komisi II akan memanggil Disperindagkop Kalimantan Utara dan BPSK Tarakan dan BPSK Bulungan membahas persoalan dukungan dana operasional kegiatan dan gaji BPSK.
Asnawi Arbain, anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Utara menambahkan kebutuhan amggaran bagi BPSK perlu dukungan dari Disperindagkop.
Lembaga BPSK punya tugas penting yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Asnawi mengatakan, BPSK akan menjadi tempat konsumen mengadukan permasalahan perniagaan. Utamanya jika konsumen dirugikan.
Baca: Dua Proyek Dibiayai Pinjaman SMI Segera Dikerjakan
"Ketika konsumen keberatan atas barang yang dia beli seperti kadaluarsa atau rusak, mereka harus meapor ke BPSK. Nanti BPSK yang memediasi," katanya.
"BPSK juga menjalankan kontrol dalam arti luas seperti klausula baku, barang kadaluwarsa, dan lainnya," ujarnya.
Sebelumnya anggota BPSK Bulungan Gurdi AS mengeluhkan belum jelasnya kucuran anggaran dari Disperindagkop Provinsi. BPSK Bulungan sudah 6 bulan tidak bergaji dan tidak memiliki dana operasional kegiatan.
Baca: Anggaran Terbatas, Pemkab Nunukan tak Bisa Perbaiki Penerangan Jalan Umum yang Rusak
"Sampai hari ini, kami belum tahu nominalnya berapa anggaran yang disiapkan untuk BPSK," kata Gurdi saat disua di Kantor DPRD Kalimantan Utara, Senin (26/3/2018).
