Pilgub Kaltim 2018

Awang Ferdian Pilih Wait and See Terkait Dugaan Bagi-bagi Ponsel

Dalam proses pemanggilan oleh Panwaslu Kukar beberapa waktu lalu, Awang Ferdian tak bisa penuhi panggilan karena dirinya sedang lakukan kampanye.

Awang Ferdian Pilih Wait and See Terkait Dugaan Bagi-bagi Ponsel
TRIBUN KALTIM/BUDHI HARTONO
Pasangan Calon Nomor 2 Syaharie Jaang-Awang Ferdian Hidayat. 

SAMARINDA, TRIBUN - Cawagub Kaltim nomor urut 2, Awang Ferdian Hidayat berkomentar terkait adanya proses kelanjutan dugaan pelanggaran Pilkada oleh paslon nomor urut 2 yang saat ini ditangani Bawaslu Kaltim. Hal ini ia sampaikan melalui pesan WhatsApp kepada Tribun, Minggu (8/4).

Diketahui, dalam proses pemanggilan oleh Panwaslu Kukar di Bawaslu Kaltim beberapa waktu lalu, Awang Ferdian tak bisa penuhi panggilan karena dirinya sedang lakukan kampanye di wilayah utara Kaltim. Dugaan pelanggaran tersebut terkait adanya dugaan pemberian HP merek Advance oleh paslon nomor urut 2 saat berada di Kukar.

"Saya belum mau berkomentar banyak. Kita lihat saja nantinya bagaimana. Saya dan tim masih wait and see dahulu," ucapnya.

Tribun ikut mengkonfirmasi adanya niatan Awang Ferdi sebelumnya, yang juga ingin melaporkan Panwaslu Kukar dan Bawaslu Kaltim ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu) RI. Saat itu, Awang, menilai dirinya sama sekali belum mendapatkan informasi resmi dari Panwaslu ataupun Bawaslu Kukar, terkait dugaan pelanggaran pemberian ponsel tersebut. Untuk hal itu, ia menganggap hal ini adalah fitnah. "Makanya, kami lihat dahulu bagaimana perkembangannya," ucapnya.

Sementara itu Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda, Herdiansyah Hamzah menilai indikasi dugaan pelanggaran memberikan sesuatu (ponsel/smartphone) oleh salah satu pasangan calon (paslon), masuk kategori suap politik. Pasalnya, pemberian sesuatu yang diduga menjanjikan atau memberikan sesuatu diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Pemberian barang tertentu dengan tujuan mempengaruhi pemilih, jelas masuk dalam kategori "suap politik". Sebagian memberikan istilah sebagai politik uang (money politics), tetapi saya lebih senang menyebutnya "suap politik", atau jika dispesifikkan lagi bisa disebut pula dengan istilah "suap dalam pemilihan umum" (bribery in elections)," kata Herdiansyah kepada Tribun, Minggu (8/4).

Dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016 tentang Pilkada menyebutkan, "Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih".

"Jika 'calon' terbukti melanggar, maka berdasarkan putusan Bawaslu, calon tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai pasangan calon dalam Pilkada. Ini dimungkinkan mengingat pelanggaran ini dikategorikan sebagai delik formil," kata Castro memberikan pendapatnya.

Namun, lanjut Castro, tetap ada celah yang mesti dikalkulasi secara detail. Sebab pada bagian penjelasan Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016 disebutkan bahwa, 'Yang tidak termasuk memberikan uang atau materi lainnya, meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.

"Sekarang bolanya ada ditangan di Bawaslu/Panwslu. Mereka harus secara hati-hati dan cocern dalam memastikan alat bukti baik keterangan saksi, ahli maupun petunjuk yang mengkonfirmasi apakah unsur pelanggaran, apakah terpenuhi atau tidak," pungkasnya. (bud/jas)

Penulis: tribunkaltim
Editor: Adhinata Kusuma
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help