Pilpres 2019

Fadli Zon Bersama 2 Legsilator DPR RI Pamerkan Kaos #2019GANTIPRESIDEN

Dalam unggahan tersebut, Fadli tampak membuka lebar kaos #2019GANTIPRESIDEN miliknya yang berwarna putih.

TWITTER
Fadli Zon dan kaos #2019GANTIPRESIDEN 

TRIBUNKALTIM.CO - Wakil Ketua Partai Gerindra, Fadli Zon akhirnya mendapatkan kaos bertulis '#2019GANTIPRESIDEN'.

Potret kaus yang sudah lama diidamkan oleh Fadli Zon tersebut diunggah di Twitter resmi miliknya.

Dalam unggahan tersebut, Fadli tampak membuka lebar kaos #2019GANTIPRESIDEN miliknya yang berwarna putih.

Tak sendirian, Fadli ditemani oleh dua rekannya dalam foto tersebut.

Mereka adalah Heri Gunawan, anggota DPR RI Komisi XI dan Bambang Haryo Soekartono anggota DPR RI Komisi Komisi V.

Keduanya merupakan politisi dari Partai Gerindra.

"Akhirnya dpt kaos #2019GantiPresiden bersama anggota @DPR_RI @Gerindra @HeriGunawan88 @Bambang_HaryoS," tulis Fadli Zon.

Baca juga:

Petinggi PKS: Pilihan Maju sebagai Capres Atau Jadi King Maker Hak Pribadi Prabowo

Ditanya Soal Posisi Borneo FC di Klasemen, Dejan Antonic Mengaku Tak Tahu

Ketika Rossi-Marquez Berseteru, Pebalap Malaysia Ini Justru Gembira dengan Hasil di Argentina

 
Diketahui sebelumnya, Fadli Zon mengatakan jika masyarakat memiliki hak untuk mengekspresikan keinginan calon pemimpinnya di masa yang akan datang, salah satunya dengan membuat kaos dengan tagar #GantiPresiden2019.

Fadli bahkan mengaku ingin segera memakai kaos tersebut bila memilikinya.

‎‎"Ya kalau soal itukan hak dari masyarakat, saya juga kalau ada kaosnya segera saya pakai itu kaosnya," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (9/4/2018).

Menurut Fadli partainya sangat setuju dengan keinginan mengganti presiden yang dieksepreskan melalui ‎tagar #GantiPresiden2019.

Karena bagi Gerindra, Indonesia bisa kacau bila Joko Widodo kembali terpilih dalam Pemilu presiden mendatang.

"Bagi kami di Gerindra pasti setuju 100 persen harus ganti presiden kalau engga ya kita kacau ini Indonesia kedepan secara ekonomi ya karena kebijakan-kebijakan itu tidak pro rakyat dan bukan ekonomi kerakyatan," katanya.

Sumber: TribunWow.com
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved