Respons Istana soal Menkeu Purbaya Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Pakai APBN

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah tengah mencari skema terbaik untuk menyelesaikan pembayaran utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh Jakarta–Bandung tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

KCIC (Kereta Cepat Indonesia China) merupakan perusahaan patungan antara konsorsium Indonesia dan China yang membangun serta mengoperasikan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung.

Langkah ini diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi seusai menghadiri rapat di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.

“Beberapa waktu yang lalu sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” ucap Prasetyo Hadi.

Baca juga: Kereta Cepat Rugi Besar, Menkeu Purbaya Ogah Gunakan APBN

Pemerintah Tak Bahas Utang KCIC dalam Rapat

Prasetyo menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut, isu mengenai pembayaran utang proyek kereta cepat tidak menjadi pembahasan utama.

Namun, ia menegaskan pentingnya proyek Whoosh sebagai sarana transportasi strategis yang membantu mobilitas masyarakat, terutama di koridor Jakarta–Bandung.

Whoosh merupakan nama komersial dari kereta cepat Indonesia–China, kepanjangan dari Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat.

“Whoosh menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas masyarakat, baik dari Jakarta maupun ke Bandung,” ujarnya.

Lebih lanjut, Prasetyo juga menyinggung kemungkinan pengembangan jalur kereta cepat hingga Surabaya sebagai bagian dari rencana jangka panjang pemerintah.

“Kita ingin itu berkembang, tidak hanya sampai Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Surabaya,” tambahnya.

Menkeu Tegas Tolak Pembayaran dengan APBN

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan APBN untuk menanggung utang jumbo proyek kereta cepat KCIC.

“Kalau ini kan KCIC di bawah Danantara. Mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri. Jadi jangan kita lagi (pakai APBN),” tegas Purbaya dalam acara Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10/2025).

Sebagai informasi, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) adalah rencana keuangan tahunan negara yang berisi pendapatan dan belanja pemerintah, digunakan untuk membiayai program pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya.

Dengan kata lain, dana APBN berasal dari uang rakyat—sehingga penggunaannya harus hati-hati dan memiliki manfaat publik langsung.